I. JUDUL

“Perlindungan Hukum Konsumen PLN di Indonesia”

II. LATAR BELAKANG

Persoalan konsumen adalah masalah yang sehari-hari ada depan mata kita. Aneka ragam bentuknya, dari soal kenaikan BBM, gas elpiji, kenaikan tarif telepon maupun listrik yang byar pet. Masalah konsumen merupakan masalah rakyat banyak dan tidak cukup hanya ditangi oleh satu lembaga saja, seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLKI). Dari sekian banyak masalah konsumen yang tengah dihadapi oleh masyarakat salah satu yang saat ini sedang kita alami bersama adalah adanya pemadaman listrik secara bergilir.

Kewajiban utama pelanggan PLN adalah membayar rekening listrik tepat pada waktunya. Sebaliknya pelanggan PLN berhak mendapatkan tenaga listrik secara berkesinambungan dengan keadaan baik. Bahkan apabila terjadi gangguan, pelanggan PLN berhak mendapatkan pelayanan untuk perbaikan terhadap gangguan penyediaan tenaga listrik atau penyimpangan terhadap mutu tenaga listrik yang disalurkan. Idealnya antara hak dan kewajiban berjalan secara pararel. Pelanggan membayar listrik tepat waktu sekaligus pelanggan juga mendapatkan pelayanan kebutuhan listrik secara optimal.

Kondisi yang terjadi dewasa ini adalah disaat pelanggan belum mendapatkan pelayanan dengan baik, PLN berdasar dengan Keppres No. 67 justru memperberat kewajiban pelanggan dengan menyesuaikan tarif dasar listrik (TDL). Bisa dipahami apabila pelanggan begitu peka ketika PLN menaikkan tarif listrik. Hal tersebut diperparah dengan adanya kebijakan pemadaman listrik secara bergilir.

III. PERMASALAHAN

Soal mutu layanan PLN dari penelitian yang dilakukan YLKI memang belum begitu menggembirakan. Penelitian pernah dilaksanakan di wilayah kerja PLN Distribusi Jakarta yang berlangsung selama dua bulan. Adapun yang menjadi kelompok sasaran penelitian adalah pelanggan rumah tangga. Responden diambil secara acak lengkap karena diasumsikan tingkat keragaman data yang tinggi, karena jaringan PLN distribusi Jakarta merupakan jaringan satu sistem.

Dalam hal mutu pelayanan PLN dari 250 responden di luar keluhan yang lain, ada 174 keluhan (32%) berhubungan dengan pembayaran rekening listrik, 115 keluhan (21%) kelambanan merespon gangguan dan pemadaman listrik, 108 keluhan (20%) keluhan dengan pencatatan meteran listrik. Sisanya menyebar secara merata ke dalam keluhan pemasangan baru, pemasangan instalasi listrik dan penambahan daya.

Dari 174 keluhan tentang pembayaran rekening listrik, 114 responden (45,6%) mengeluhkan tentang petugas yang tidak mengembalikan kelebihan uang pembayaran dan selalu membulatkan tagihan ke atas. Ada 36 responden (14%) mengeluhkan tentang petugas pembayaran rekening yang kuang simpatik, 10 responden (4%) mengeluh tentang jumlah yang dibayarkan tidak sesuai dengan beban yang dipakai dan 5 responden (2%) mengeluh soal denda yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sisanya mengeluh tentang denda yang begitu besar, antri pembayaran yang kacau dan rekening yang tertukar.

Pelayanan pengaduan gangguan listrik termasuk pemadaman juga menjadi keluhan banyak responden. Ada 115 responden yang mengeluhkan hal tersebut, 49 responden (19,8%) mengeluhkan tentang jarak perbaikan yang lama, 32 reponden (12%) keluhan perbaikan gangguan yang kurang simpatik. Soal pelayanan telepon gangguan yang tidak berfungsi, baik telepon selalu sibuk maupun telepon masuk tetapi tidak diangkat ada 13 responden (5%), keluhan soal birokrasi yang berbelit-belit ada 12 responden (4,8%) sisanya mengeluhkan soal petugas yang meminta biaya tambahan , pelayanan tidak memuaskan dan perbaikan tidak tuntas.

Sama dengan pelayanan pengaduan gangguan untuk pencatatan meteran juga belum memadai. Dari 108 pelanggan yang mengeluhkan hal tersebut, 36 responden (14,4%) mengeluh tentang petugas yang tidak mencatat meteran secara rutin tidak setiap bulan. Kemudian disusul dengan petugas yang tidak memakai tanda pengenal atau seragam, 35 responden (14%). Keluhan soal pencatatan dilakukan tidak sesuai dengan angka yang tertera pada meteran ada 31 responden (12,4%). Sisanya mengeluhkan soal cara kerja petugas yang tidak sopan / simpatik dan kartu meter yang penuh tetapi tidak kunjung diganti.

Untuk penambahan daya, ada 50 responden yang mengeluh terdiri dari keluhan tentang realisasi penambahan daya yang terlalu lama setelah permohonan diajukan, ada 22 esponden (8,8%). Kemudian disusul dengan keluhan soal birokrasi yang berbelit-belit dan ulah petugas yang meminta biaya tambahan masing-masing 10 responden (4%).

Ada 6 responden (2,4%) yang mengeluhkan biaya penambahan daya yang tidak sesuai dengan tarif. Sisanya keluhan tentang meteran baru yang dipakai merupakan meteran bekas.

Dari 250 responden, sebanyak 49 responden mempunyai keluhan soal permohonan pemasangan rekening baru. Ada 16 responden (7,2%) mengeluhkan birokrasi yang berbelit-belit, 11 responden (4,4%) mengeluhkan tentang persyaratan permohonan pemasangan baru yang terlalu banyak , 8 responden (3,2%) mengeluh tentang pembayaran pasang baru yang tidak sesuai tarif berlaku, 7 responden (2%) mengeluh tentang cara kerja petugas yang kurang simpatik. Sisanya berkisar soal keluhan daya yang tersedia habis, nyala lampu yang terlalu lama setelah mengajukan permohonan dan pekerjaan yang tertunda-tunda.

PLN menetapkan standar waktu pemadaman sebesar 24 jam per tahun atau 1.440 menit per tahun. Angka ini apabia di rata-rata standar 120 tiap bulan. Khusus untuk mengcover data pemadaman listrik kepada responden diminta mencatat jumlah pemadaman per hari selama dua bulan. Pemadaman dibedakan menjadi dua, pemadaman yang diberi tahu dan pemadaman tanpa adanya pemberitahuan dari pihak PLN.

Dari 250 responden hanya 53 responden yang tidak mengalami pemadaman listrik pada bulan pertama, sedangkan pada bulankedua meningkat menjadi 81 responden. Responden yang mengalami pemadaman sama dengan atau lebih rendah dari standar PLN (120 menit per bulan) untuk bulan pertama ada 129 responden (51,6%) dan bulan kedua sebesar 111 responden (44,4%). Sedangkan pemadaman yang terjadi di atas standar yang telah ditetapkan PLN (lebih dari 120 menit per bulan) untuk bulan petama ada 68 responden (27,2%) sementara bulan kedua terdapat 58 responden. Dari 197 responden yang menyatakan pemadaman pada bulan pertama, hanya 28% yang diberitahu sebelumnya kalau ada pemadaman, selebihnya tidak ada pemberitahuan. Untuk bulan kedua pemadamana yang tidak diberitahukan lebih besar mencapai 93,8%, sisanya hanya 8,2% saja yang diberitahukan.

Hasil penelitian ini terlalu dini untuk digeneralisir sebagai potret pelayanan PLN secara keseluruhan. Tapi sekurang-kurangnya bis menjadi acuan PLN dalam upaya untuk selalu memperbaiki pelayanan kepada pelanggan. Belum terciptanya hubungan timbal balik yang baik antara PLN dengan pelanggan telah menyebabkan banyak informasi dari PLN yang sebenarnya layak untuk diketahui oleh pelanggan tidak sampai ke tangan pelanggan. Boleh jadi banyaknya keluhan yang disampaikan oleh pelanggan tentang pelayanan PLN lahir dikarenakan PLN selama ini banyak tidak tahu akan informasi mengenai pelayanan PLN, akibat ketidaktahuan pelanggan tersebut tidak jarang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. tentu saja perbuatan ini tidak saja merugikan pelanggan, tetapi juga sangat merugikan PLN.

IV. TINJAUAN PUSTAKA

Belum adanya pedoman yang pasti, baik dari sisi konsumen dan PLN dalam merespon berbagai gangguan yang terjadi dalam penyelenggaran jasa kelistrikan, mendesak kebutuhan adanya standar mutu pelayanan PLN. Dari standar ini baik PLN maupun konsumen mempunyai acuan yang sama. Sehingga ada kejelasan gangguan-gangguan apa saja konsumen mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi. Sebaliknya bagi PLN juga mempunyai tanggung jawab yang jelas.

Undang-undang ketenagalistrikan. Dari aturan perundang-undangan yang ada setidaknya ada tiga peraturan yang dapat kita jadikan acuan. UU No. 15/1985 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 10/1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik dan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 02. P/451/M.PE/1991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistikan untuk Kepentingan Umum dan Masyarakat.

Dalam pasal 25 ayat (3) PP No. 10/1989 disebutkan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan PLN wajib :

1. Memberikan pelayanan yang baik;

2. Menyediakan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;

3. Memberikan perbaikan, apabila terjadi gangguan listrik;

4. Bertanggung jawab atas segala kerugian atau bahaya terhadap nyawa, kesehatan dan barang yang timbul karena kelalaiannya.

Disamping keempat kewajiban tersebut diatas menurut Pertauran Menteri Pertambangan dan Energi No. 02. P/451/M.PE/1991, Pasal 3 ayat (1) huruf e, PLN wajib memberikan kompensasi berupa reduksi apabila terjadi penghentian sementara penyaluran tenaga listrik, yang berlangsung terus menerus melebihi jangka waktu sampai 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) dengan ketentuan bahwa peraturan pelaksanaanya diatur Pengusaha dan disahkan Direktur Jenderal.

Apa yang diatur dalam ketiga peaturan tersebut sebenarnya sudah memberi dasar yang kuat tentang arti penting adanya standar mutu pelayanan PLN. Ada dua langkah yang dapat dilakukan sebagai penjabaran ketentuan diatas. Perlunya aturan pelaksanaan yang mengatur lebih detail ketentuan diatas dan mensosialisasikan peratruran tersebut kepada masyarakat luas.

Soal mutu keandalan tenaga listrik PLN misalnya harus ada batas-batas keandalan dan kriteria yang lebih jelas. Disini antara PLN dan konsumen harus ada rasa sling pengertian. PLN harus dapat memahami tuntutan konsumen akan kebutuhan kriteria mutu pelayanan yang jelas. Di sisi lain konsumen juga harus memahami tingkat kemampuan PLN dalam menyediakan tenaga listrik memang belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan seluruh lapisan masyarakat. Dan sedikit demi sedikit akan ditingkatkan.

Soal pemadaman listrik misalnya ada beberapa wilayah tertentu yang kualitas kenadalanya baik artinya sudah ditentukan pemadaman tidak boleh lebih dari 20 kali per pelanggan per tahun. Apabila di wilayah tersebut terjadi pemadaman di bawah 20 kali per pelanggan per tahun konsumen harus dapat memahami kemampuan PLN baru sebatas itu. Tetapi apabila pemadaman terjadi lebih dari 20 kali per pelanggan per tahun, disini sudah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dan konsumen berhak menuntut kompensasi kepada PLN. Dengan adanya standar mutu pelayanan PLN ada acuan yang sama antara PLN dengan konsumen. Hal ini penting ketika tejadi ketegangan hubungan antara PLN dengan konsumen soal mutu pelayanan PLN dapat diselesaikan berdasarkan tolok ukur yang objektif.

Menghitung Rekening Listrik. Salah satu informasi dari pelayanan PLN yang cukup penting untuk diketahui pelanggan adalah cara menghitung rekening listrik. Begitu seriusnya PLN terhadap kewajiban utama pelanggan ini sehingga pelanggan mengabaikan jika PLN tidak segan-segan memutus aliran listrik pelanggan.

Dari segi sistem tegangan penyambungan, pelanggan dapat digolongkan menjadi tiga kelompok. Pelanggan tenaga listrik tegangan rendah (TR), pelanggan tenaga listrik tegangan menengah (TM) dan pelanggan tenaga listrik tegangan tinggi (TT). Selain itu pelanggan PLn dibedakan lagi berdasarkan baas daya yang digunakan, ada yang menggunakan daya 450 VA (Volt Ampere) seperti yang dipakai untuk keperluan rumah tangga, ada pula batas daya 30.000 KVA (Kilo Volt Ampere) ke atas, seperti yang dipakai untuk keperluan industri besar.

Menurut Kepres No. 2 Tahun 1993 ada 24 golongan pelanggan PLN, ke 24 golongan PLN tersebut antara lain : Pemakai kecil (S1), Badan Sosial Kecil (S2), Badan Sosial Besar Dikelola Swasta Tarif Komersial (SS-4), Rumah Tangga Kecil (R-1), Rumah Tangga Sedang (R-2), Rumah Tangga Menengah (R-3) dan Rumah Tangga Besar (R-4). Golongan lain : Usaha Kecil (U-1) Usaha Besar (U-3), Sambungan Sementara (U-4) Perhotelan, Industri Rumah Tangga, Industri, Gedung Pemerintah dan Penerangan Jalan Umum.

Total biaya yang harus dibayarkan pelanggan terdiri dari beberapa komponen :

  1. Biaya Beban, yaitu biaya yang besarnya tetap dihitung berdasarkan daya tersambung. Biaya dikenakan untuk tiap KVA yang diperhitungkan setiap bulan.
  2. Biaya Pemakaian, yang dimaksud dengan biaya pemakaian adalah biaya pemakaian energi, dihitung berdasarkan jumlah pemakaian energi diukur dalam KWH (Kilo Watt Hour), satuan energi listrik riil. Untuk pelanggan golongan R-1 dan R-2 perhitungan tarif biaya pemakaian dikenakan sistem blok. Artinya pemakaian untuk jumlah tertentu yaitu 60 jam pertama mendapat tarif lebih murah dan selebihnya dengan tarif lebih mahal. Untuk golongan S-4, SS-4, U-3, H-2, I-3, I-4, I-5, dan G-2 dikenal ketentuan tarif ganda yaitu pada kurun waktu 18.00 – 22.00 (disebut waktu beban puncak-WBP) dikenakan tarif lebih mahal dibanding tarif pemakaian luar waktu beban puncak (LWBP).
  3. Biaya Kelebihan KVARH (Kilo Volt Ampere Hour). Satuan energi listrik reaktif. Biaya ini dikenakan untuk pelanggan golongan tertentu seperti usaha, hotel, industri dan gedung pemerintah Pelanggan tarif ini juga dikenai ketentuan ganda.
  4. Biaya Trafo, khusus untuk pelanggan TM yang mendapat pasokan TR dan pelanggan TT yang mendapat pasokan TM.
  5. Pajak Penerangan Jalan Umum, dihitung berdasarkan peraturan daerah yang berlaku dimasing-masing wilayah. Sebagai contoh untuk wilayah DKI Jakarta dikenakan 3% dari Biaya Beban dan Biaya Pemakaian. Pajak ini dipungut oleh PLN untuk selanjutnya disetor kepada Kas Pemerintah Daerah.
  6. Biaya Materai, yang besarnya disesuiakan dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun besarnya biaya beban, biaya pemaikaian, dan biaya kelebihan pemakaian KAVRH ditetapkan pemerintah berdasarkan Keppres No. 67/1994.

Contoh :

Nyonya Heni pelanggan PLN golongan R-2 dengan daya tersambung 2.200 VA. Stand KWH meter yang tercatat pada akhir Juni 2008 adalah 070100 dan yang dicatat akhir bulan Juli 2008 adalah 06900. Berapa rekening yang harus dibayarkan pada perode tersebut ?

Jawab : Harga jual tenaga listrik untuk golongan R-2 dengan batas daya 501 VA s.d 2.200 VA untuk biaya beban Rp. 4.020,- per KVA per bulan. Biaya pemakaian kurang dari atau sama dengan 60 jam nyala per bulan Rp. 95,50 /KWH untuk pemakain lebih dari 60 jam nyala per bulan Rp. 147 /KWH.

Pemakaian KWH = 070100 – 069600 = 500 KWH

  1. Biaya Beban = 2.200 VA x Rp. 4.020 /KVA = 2,2 KVA x Rp. 4.020 /KVA = Rp. 8.844 dibulatkan menjadi Rp. 8.845,-
  2. Biaya Pemakaian Blok I = 60 jam x 2,2 x Rp. 96,50 = 132 x Rp. 96,50 = Rp. 12.738 dibulatkan menjadi Rp. 12.740,-
  3. Biaya Pemakaian Blok II = (Pemakaian Total-Pemakaian Blok I) = (500-132) x Rp. 147 = 386 x Rp. 147 = Rp. 54.096 dibulatkan menjadi Rp. 54.095,-

Biaya Beban + Biaya Pemakaian = Rp. 75.680,- Pajak Penerangan Jalan Umum = 3% x Rp. 75.680 = Rp. 2.270,-

Total Rekening yang harus dibayarkan Rp. 77.950,-

Menurut pasal 4 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 76/K/49/M.PE/1993 pelanggan diwajibkan membayar atas pemakaian tenaga listrik setiap bulan. Tidak boleh dengan cara mencicil. Pembayaran rekening listrik disamping dapat dilakukan di loket pembayaran (payment point) yang dikelola bekerjasama dengan 19 bank pemerintah dan swasta juga dapat dilakukan melalui lalu lintas giral. Pada saat ini ada 43 bank swasta yang telah mempunyai ikatan kerjasama dengan PLN menyediakan fasilitas bagi nasabahnya berupa pelunasan tagihan listrik yang dipotongkan pada account number pelanggan PLN. Pelanggan tidak perlu berdesak-desakan antri di loket pembayaran yang konvensional. Adapun tempat dan waktu pembayaran telah ditentukan bagi masing-masing pelanggan dari tanggal 1 sampai dengan 20 setiap bulan. Lewat dari waktu tersebut pelanggan akan dikenakan sanksi berupa Biaya Keterlambatan (BK) besarnya Rp. 2.500 per bulan untuk golongan tarif I, Rp. 25.000,- untuk golongan tarif II dan 3% dari jumlah tagihan untuk golongan tarif III.

V. ANALISIS

Mendesak adanya standar mutu pelayanan PLN. Kasus melonjaknya voltase listrik dari 220 volt menjadi 390 volt, berakibat rusaknya ratusan alat-alat listrik milik warga telah menimbulkan rekasi. Reaksi yang paling keras tentu aja dari warga yang menjadi korban kejadian tersebut. Kemudian PLN selaku penyelenggara jasa kelistrikan dan juga telah melahirkan berbagai komentar dari para pakar hukum.

Dari berbagai reaksi tersebut sebenarnya inti pokok persoalannya pada hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam hal ini PLN selaku produsen jasa kelistrikan dan warga selaku konsumen. Reaksi konsumen untuk menuntut rugi misalnya merupakan pencerminan dari adanya keadaran bahwa sebagai konsumen mereka punya hak. Sebaliknya sikap tegas PLN akan memberi ganti rugi kepada konsumen lebih jauh lagi apabila peristiwa yang serupa terulang kembali, memotong gaji pejabat PLN adalah cerminan sikap tanggung jawab PLN sebagai penyelenggara jasa kelistrikan.

Kondisi ideal hubungan antara PLN dengan pelanggan adalah keduanya melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing tanpa harus ada paksaan atau tekanan dari pihak ketiga. Namun demikian kalau kita teliti lebih jauh reaksi kedua belah pihak (PLN dan pelanggan) sebenarnya lebih bersifat reaksi yang spontan. Bukan merupakan sikap yang didasari pada aturan transparan yang mengharuskan mereka bersikap seperti apa yang mereka lakukan dalam merespon kejadian-kejadian tersebut.

Dari sisi konsumen, mereka menuntut ganti rugi dilatar belakangi oleh :

  1. Sebagai warga masyarakat menengah ke bawah alat-alat rumah tangga yang rusak akibat adanya gangguan dan pemadaman listrik mendadak memiliki nilai ekonomi yang tinggi;
  2. Mereka berontak menuntut ganti rugi ketika dihadapkan pada situasi penderitaan dahsyat sebuah gejala umum perilaku konsumen di Indonesia.

Sikap konsumen berani menuntut rugi ini masih perlu di uji konsistensinya, manakala sebagai konsumen jasa kelistrikan dihadapkan pada kasus pelanggaran yang tingkat gradasinya lebih rendah, seperti kasus :

  1. Tigginya frekuensi pemadaman listrik;
  2. Kasus labilnya voltase listrik walaupun tidak sampai merusak alat-alat elektronik tetapi telah menjadikan alat-alat tersebut tidak berfungsi secara optimal.

Dari sisi PLN sikap tegasnya untuk menggantirugi kepada konsumen dilatarbelakangi oleh :

  1. Tingkat gangguan pelayanan listrik sudah sampai pada batas, dimana penyelesainya tidak cukup hanya dengan meminta maaf;
  2. Kasus ini sudah tersebar luas ke masyarakat melalui media massa. Bentuk reaksi PLN dalam menanggapi kasus ini sangat berpengaruh terhadap citra PLN di masyarakat.

Sikap tegas PLN mengganti rugi kepada masyarakat, juga masih perlu diuji, khususnya dalam menanggapi peristiwa sejenis di masa yang akan datang. Apakah PLN juga akan mengganti rugi terhadap berbagai gangguan-gangguan kecil yang sering dialami oleh konsumen. Seperti tingginya frekuensi kasus pemadaman dan lain-lain.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Kewajiban utama pelanggan PLN adalah membayar rekening listrik tepat pada waktunya. Sebaliknya pelanggan PLN berhak mendapatkan tenaga listrik secara berkesinambungan dengan keadaan baik. Bahkan apabila terjadi gangguan, pelanggan PLN berhak mendapatkan pelayanan untuk perbaikan terhadap gangguan penyediaan tenaga listrik atau penyimpangan terhadap mutu tenaga listrik yang disalurkan.

2. PLN menetapkan standar waktu pemadaman sebesar 24 jam per tahun atau 1.440 menit per tahun. Angka ini apabila di rata-rata standar 120 tiap bulan. Pemadaman dibedakan menjadi dua, pemadaman yang diberi tahu dan pemadaman tanpa adanya pemberitahuan dari pihak PLN. Dari hasil penelitian pemadaman tanpa pemberitahuan/mendadak relatif lebih tinggi.

3. Belum terciptanya hubungan timbal balik yang baik antara PLN dengan pelanggan telah menyebabkan banyak informasi dari PLN yang sebenarnya layak untuk diketahui oleh pelanggan tidak sampai ke tangan pelanggan.

4. Belum adanya pedoman yang pasti, baik dari sisi konsumen dan PLN dalam merespon berbagai gangguan yang terjadi dalam penyelenggaran jasa kelistrikan, mendesak kebutuhan adanya standar mutu pelayanan PLN. Dari standar ini baik PLN maupun konsumen mempunyai acuan yang sama.

5. Kewajiban PLN antara lain : memberikan pelayanan yang baik, menyediakan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, memberikan perbaikan, apabila terjadi gangguan listrik, bertanggung jawab atas segala kerugian atau bahaya terhadap nyawa, kesehatan dan barang yang timbul karena kelalaiannya

SARAN

Dalam menjaga keberlangsungan roda perekonomian, konsumen menduduki posisi yang cukup penting. Namun ironisnya sebagai salah satu pelaku ekonomi kedudukan konsumen sangat lemah dalam hal perlindungan hukum.

Beberapa agenda yang dapat dilakukan untuk memberdayakan konsumen antara lain

1. Mengubah format politik ekonomi

Perlindungan konsumen mensyaratkan adanya pemihakan kepada yang lemah/konsumen. Dan setiap keputusan menyangkut hajat hidup orang banyak harus berorientasi kepada kepentingan publik.

2. Adanya lembaga dalam struktur kekuasaan yang secara khusus menangani perlindungan konsumen.

Kasus di Indonesia di tengah sengketa konsumen yang semakin tinggi beban YLKI semakin berat karena belum adanya instansi dalam struktur kekuasaan yang menangani masalah perlindungan konsumen. Sebagai perbandingan di negara tetangga Malaysia urusan perlindungan konsumen dalam struktur kekuasaan dijabat level menteri, yaitu Kementerian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen.

3. Mendesak adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen

a. Beban Pembuktian Terbalik

Dalam sengketa konsumen menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku dewasa ini apabila konsumen mengajukan gugatan konsumenlah yang harus membuktikan. Ketentuan tersebut sangat tidak akomodatif dlam menampung kepentingan konsumen.

b. Gugatan Kelompok (Class Action)

Dalam sengketa konsumen pada umumnya korban bersifat massal. Menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku, untuk mengajukan gugatan ganti rugi setiap korban harus membuat surat kuasa khusus kepada pengacara.

c. Small Claim Court

Dalam sengketa konsumen tidak jarang nilai nominal sengketa sangat kecil. Kasus air minum dalam kemasan tercemar misalnya, kadang nilainya Cuma seribu rupiah. Sistem peradilan belum dapat mengakomodasi sengketa-sengketa yang nilai nominal kasusnya relatif kecil, termasuk sengketa konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

www.suarakonsumen.com

Sudaryatmo, SH, Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996