Kenaikan BBM merupakan politik yang berdampak menekan kehidupan rakyat banyak. Rakyat yang sudah menderita dengan berbagai ragam kenaikan harga bahan pokok sebelumnya, kini mereka harus menerima penderitaan lagi dengan kenaikan harga BBM. Tetapi dengan adanya BLT walaupun hanya untuk 7 bulan, tetapi itu bisa melegakan hati untuk sementara. Tujuannya agar rakyat merasa berhutang budi pada pemerintah.
Efect domino karena kenaikan BBM ini oleh pemerintah hanya dikompensasi melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan disalurkan kepada masyarakat miskin yang tersebar di kota besar. Dengan hanya Rp. 300 ribu rupiah, rakyat yang dikategorikan miskin ini rela antri berjam-jam, berdesak-desakan bahkan ada yang sampai baku hantam berebutan untuk mendapatkan bagian. Sudah dikemanakan harga diri bangsa ini rakyat disuruh meminta-minta. Apakah tidak ada program lain yang bersifat mendidik, padahal pakar-pakar ekonomi berserakan di republik ini. Diperparah dengan data tentang kemiskinan itu sendiri yang tidak jelas.
Apakah dengan BLT semua rakyat miskin dapat terbantu? Departemen sosial sendiri menyatakan bahwa 3 tahun silam efektifitas BLT hanya sekitar 54,96 persen, sementara hanya sekitar 45% rumah tangga miskin penerima BLT menyatakan bahwa bantuan itu meringankan beban hidup mereka yang kian berat pasca kenaikan harga BBM 2005.

Pembatasan BBM hanya mungkin diterapkan pada BBM bersubsidi. Kurva di samping menunjukkan pilihan bundel konsumsi seorang pada tiga situasi yang diwakili oleh tiga warna garis anggaran dan kurva indiferen. Warna hitam mewakili situasi subsidi penuh seperti saat ini. Warna merah mewakili situasi di mana seluruh subsidi BBM dicabut, sehingga konsumen mengurangi konsumsi BBM maupun komoditas lain akibat efek pendapatan. Kebijakan kuota pembelian BBM bersubsidi membuat konsumen tersebut masih menghadapi harga biasa (garis anggaran awal) hingga level kuota, kemudian setelahnya menghadapi harga non-subsidi (garis anggaran biru).
Grafik berikut menggambarkan respon jangka pendek individu akan mekanisme kuota subsidi harga BBM. Konsumen A yang biasa mengkonsumsi BBM kurang dari kuota pada harga bersubsidi tidak akan merubah perilaku konsumsinya. Konsumen B dan C akan mengurangi konsumsinya daripada saat menikmati harga subsidi. Hanya saja, konsumen B akan berhenti konsumsi tepat pada kuota sehingga masih menikmati harga subsidi. Sedangkan konsumen C tetap mau mengkonsumsi lebih dari kuota.
Pertanyaan yang mungkin timbul dengan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM sebagai solusi terakhir yang efektif yaitu:
1. Kekurangan subsidi BBM apakah bisa ditanggulangi dengan meminimalisir kebocoran negara khususnya disektor birokrat dan politik
2. Benarkah APBN komposisinya adalah 60% untuk politik dan 40% dibagikan untuk lainnya seperti pendidikan, kesejahteraan, hingga yang terkecil (mungkin) militer?
3. Apakah benar indonesia sangat boros energi? mengingat pertumbuhan perkenomian real tidak signifikan dibanding makro, jadi boros berdasarkan ukuran apa ?
4. Jika tidak boros, siapa yg boros? atau apakah adanya hambatan regulasi untuk meningkatkan produksi energi sehingga permintaan energi dianggap boros dikarenakan mandeknya produksi?
5. Benarkah tidak ada keuntungan sama sekali dari kenaikan BBM dunia untuk Indonesia? sehingga tidak mampu membantu kesejahteraan indonesia sehingga diperlukan pemangkasan subsidi demi BLT tercinta?
6. Apakah karena utang RI menumpuk sehingga keuntungan buat bayar utang? lalu kalau diberitakan utang menurun mengapa muncul ORI dan yang lainnya ?
7. Apakah jumlah nominal BLT tidak dapat diambil dari pos seperti dari Depsos? Jadi apakah fungsi Depsos hanya mendata saja ?
8. Mengapa harus naik BBM dulu baru BLT dikeluarkan kenapa tidak dari awal tanpa menunggu kenaikan BBM dan apakah dengan nilai yg diturunkan bisa dalam bentuk program bantuan yg sifatnya pemberdayaan? dan kenapa tidak semua nilai subsidi tersebut turun atas nama BLT ?
8. Apakah dalam tema penghematan semua aspek mendukung? lalu apakah benar DPR diminta oleh pemerintah untuk hemat anggaran 20% kemudian dalam perkembangannya DPR menyetujui menjadi 10%? Mengapa angka 20% yg muncul? Mengapa tidak lebih dari 20%?
9. Bagaimana kita dapat mengakses laporan keuangan negara? Apakah bentuknya tertutup? atau hanya disadurkan dalam garis besar? Kepada siapa saya dapat mengajukan permintaaan laporan keuangan tersebut?

C. SOLUSI

Ambil BLT-nya, tolak kenaikan BBM-nya, mungkin itu barangkali kata yang pantas dilakukan oleh rakyat. Penderitaan dan kemiskinan tidak akan menstimulasi rakyat untuk menolak program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang segera akan diluncurkan, namun rakyat juga tidak akan senang dengan kenaikan BBM. Sebab kenaikan BBM tentu saja akan semakin memberatkan kehidupannya.
Kebijakan kenaikan BBM disertai dengan dikeluarkannya Bantuan Lansung Tunai (BLT), kalau kita perhatikan selalu pemerintah menjalankan dua “mata pisau”, pertama, politik menekan, kedua, melindungi. Kebijakan itu mengingatkan kita pada masa-masa kolonial Belanda dulu. Kalau kita coba raba kebijakan politik ini, tentunya akan menyasar dua hal juga. Pertama, supaya rakyat makin menderita, kedua, pemerintah ingin dinilai baik hati oleh rakyat. Oleh karena kebijakan kenaikan BBM berbarengan dengan itu dikeluarkan juga kebijakan BLT.
Bantuan yang diberikan pada orang miskin juga tidak tepat bila dilakukann sebelum harga BBM naik. Hal ini dikarenakan jika diberikan sekarang maka ketika harga BBM naik maka masyarakat miskin tersebut akan kewalahan dan bisa saja dana tersebut sudah habis ketika harga BBM dan harga bahan pokok naik.
Menaikkan harga BBM jelas tidak tepat karena sekarang ini negara kita juga mengalami krisis pangan yang mengakibatkan harga bahan-bahan pokok mengalami kenaikan. Jika pemerintah menaikkan harga BBM maka akan terjadi stagflasi (kenaikan harga dari sisi penawaran agregat) akibat kenaikan harga BBM dan stagflasi akibat kenaikan harga bahan pokok yang disebabkan krisis pangan. Maka akan terjadi kenaikan harga yang lebih tinggi. Karena itu pemerintah tidak tepat menaikkan harga BBM di saat negara kita dalam kondisi sekarang ini (krisis pangan).
Pemerintah dapat melakukan kebijakan di bidang perpajakan untuk mengatasi defisit atau menarik investor dalam dan luar negeri untuk eksplorasi minyak di Indonesia atau mengadakan penemuan alternatif lain dari bahan bakar minyak dari dana investor tersebut. Dalamm hal pajak, maka pemerintah dapat menaikkan pajak untuk meningkatkan penerimaan negara sehingga dapat menutupi defisit. Efek dari menaikkan pajak ini akan lebih “soft” dibanding dengan menaikkan harga BBM (mengurangi atau mencabut subsidi). Kenaikan harga akibat pajak lebih kepada barang/jasa yang tidak mengacu pada kebutuhan pokok karena biasanya perusahaan yang dikenakan pajak yang besar tersebut adalah perusahaan yang tidak menjual barang-barang kebutuhan pokok. Jadi lebih baik pemerintah menaikkan pajak daripada menaikkan harga BBM.
Dalam mengatasi masalah efektifitas dari pemungutan pajak ini maka pemerintah harus membuat suatu undang-undang anti korupsi yang tegas dan keras. Undang-undang tersebut harus menghukum para koruptor dengan ancaman hukuman mati atau potong tangan dan kaki. Kenapa harus begitu? Hal ini dimaksudkan agar ada rasa takut seseorang untuk melakukan korupsi. Seseorang akan berpikir berkali-kali untuk melakukan korupsi karena mengingat hukuman yang akan diterimanya. Orang tersebut akan ragu untuk melakukan korupsi jika dia dihadapkan pada kesempatan untuk korupsi. Jadi cara ini lebih bersifat preventif (pencegahan). Apakah tidak ada orang yang korupsi kalau cara ini dilakukan? Pasti ada orang yang korupsi dengan cara melakukan penipuan, tapi cara ini akan meminimalisir terjadinya korupsi. Korupsi akan lebih sedikit terjadi dibanding kalau cara ini tidak dilakukan. Korupsi tidak hanya pada pajak saja, karena itu dengan undang-undang ini maka negara tidak akan merugi begitu banyak karena ulah kasus korupsi. Dengan begitu kas negara dapat lebih baik kondisinya kalau cara ini dilakukan.