Latar Belakang

Landasan Hukum

Dalam rangka untuk menjamin adanya obyektivitas dalam pembinaan PNS berdasarkan pada Sistem Karier dan Sistem Prestasi Kerja, maka pemerintah menerapkan sistem penilaian prestasi kerja atas pelaksanaan tugas dan kewajiban PNS sehari-hari. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam satu daftar yang dibuat setiap akhir tahun yang disebut Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Daftar tersebut merupakan implementasi dari UU No. 8/1974 jo UU No. 43/1999 pasal 20 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang berbunyi: “Untuk lebih menjamin obyektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja ”.

Untuk implementasinya, pemerintah mengeluarkan peraturan yaitu PP No. 10/1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS. Serta untuk lebih menjamin adanya keseragaman dalam pelaksanaannya, maka BAKN, mengeluarkan petunjuk teknis tentang pelaksanaan penilaian pekerjaan PNS berdasarkan PP No. 10/1979, berupa Surat Edaran yaitu SE. BAKN No. 02/SE/1980 tentang petunjuk pelaksanaan DP3 PNS.

Konsep Penilaian Prestasi Kerja

Penilaian prestasi kerja menurut Andrew F. Sikula (Hasibuan, 1995:97) ialah: Appraising is the process of estimating or judging the value, excellence, qualities, or status of some subject, person or thing (penilaian ialah suatu proses mengestimasi atau menetapkan nilai, penampilan, kualitas, atau status dari beberapa obyek, orang atau benda).

Sementara itu, Cascio (1991:73) menyatakan bahwa : Performance appraisal is the systemathic description of individual or group job relevant strengths and weakness. Although technical problem (e.q. the choice of format) and human problems (e.q. supervisory resistance, interpersonal barriers) both plaque performance appraisal, they are not insurmountable. Penilaian kinerja ialah suatu gambaran yang sistematis tentang kebaikan dan kelemahan dari pekerjaan individu atau kelompok. Meskipun ada diantara masalah teknis (seperti pemilihan format) dan masalah manusianya itu sendiri (seperti resistansi penilai, dan adanya hambatan hubungan atar individu), yang kesemuanya itu tidak akan dapat teratasi oleh penilai kinerja).

Sedangkan Siagian (1995:225 – 226 ) menyatakan bahwa penilaian prestasi kerja adalah suatu pendekatan dalam melakukan penilaian prestasi kerja para pegawai dimana terdapat berbagai faktor seperti :

1. Yang dinilai ialah manusia yang disamping memiliki kemampuan tertentu juga tidak luput dari berbagai kelemahan dan kekurangan ;

2. Penilaian yang dilakukan pada serangkaian tolok ukur tertentu yang realistik, berkaitan langsung dengan tugas seseorang serta kriteria yang ditetapkan dan diterapkan secara obyektif ;

3. Hasil penilaian harus disampaikan kepada pegawai yang dinilai dengan tiga maksud :

a. Dalam hal penilaian tersebut positif, menjadi dorongan kuat bagi pegawai yang bersangkutan untuk lebih berprestasi lagi dimasa yang akan datang sehingga kesempatan meniti karier lebih terbuka baginya.

b. Bila penilaian tersebut bersifat negatif, pegawai yang bersangkutan mengetahui kelemahannya dan dengan sedemikian rupa mengambil berbagai langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan tersebut.

c. Jika seseorang merasa mendapat penilaian yang tidak obyektif, kepadanya diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan sehingga pada akhirnya ia dapat memahami dan menerima hasil penilaian yang diperolehnya.

4. Hasil penilaian yang dilakukan secara berkala itu terdokumentasikan dengan rapi dalam arsip kepegawaian setiap pegawai sehingga tidak ada informasi yang hilang, baik yang sifatnya menguntungkan maupun merugikan pegawai bersangkutan ;

5. Hasil penilaian prestasi kerja setiap orang menjadi bahan yang selalu turut dipertimbangkan dalam setiap keputusan yang dambil mengenai mutasi pegawai, baik dalam arti promosi, alih tugas, alih wilayah, demosi maupun dalam pemberhentian tidak atas permintaan sendiri. Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa sistem penilaian prestasi kerja ialah proses untuk mengukur prestasi kerja karyawan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan sasaran (hasil kerjanya) dengan persyaratan deskripsi pekerjaan yaitu standard pekerjaan yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Standard kerja tersebut dapat dibuat baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Tujuan dan Manfaat Penilaian

Tujuan diadakannya penilaian prestasi kerja, menurut Milkovich cs (1991:91) ialah: “Untuk mengenali kekuatan dan kelemahan karyawan, sehingga proses umpan balik sebagai motivator dapat berjalan dengan baik untuk memperbaiki kesalahan karyawan dalam bekerja dan penentuan alokasi rewards yang tepat sesuai dengan prestasi kerja masing-masing karyawan. Umpan balik bagi karyawan merupakan informasi untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan agar terbentuk tingkat kemampuan kerja dan usaha kerja karyawan”.

Sedangkan menurut SE. BAKN No. 02/SE/1980 bagian II poin 1 – 2, tujuan dari DP3 ialah : Untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan PNS berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.

Sesuai dengan tujuannya, maka DP3 harus dibuat seobyektif dan seteliti mungkin berdasarkan data yang tersedia. Untuk itu, maka setiap pejabat yang berwenang membuat DP3, berkewajiban membuat dan memelihara catatan mengenai PNS yang berada dalam lingkungannya masing-masing.

Dan menurut Siagian (1995:223-224) pentingnya penilaian prestasi kerja yang rasional dan diterapkan secara obyektif terlihat paling sedikit memiliki dua kepentingan (manfaat) baik bagi karyawan itu sendiri maupun bagi organisasi dimana dia bekerja, yaitu :

1. Bagi karyawan

Penilaian tersebut berperan sebagai umpan balik tentang berbagai halseperti kemampuan, keletihan, kekurangan dan potensinya yang padagilirannya bermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur, rencana dan pengembangan kariernya. Apabila hasil dari penilaian tersebut memberikan hasil nilai yang positif, maka diharapkan bisa memberikan motivasi untuk dapat bekerja, mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya dengan lebih baik, dimasa yang akan datang. Sedangkan bila hasilnya negatif, maka diharapkan pegawai yang bersangkutan bisa mengetahui kelemahan dan kekurangannya sehingga diharapkan pegawai tersebut bisa memperbaiki baik kinerja maupun perilakunya dimasa mendatang.

2. Bagi organisasi

Apabila hasil dari penilaian tersebut positif, maka akan membantu pimpinan dalam mengambil keputusan untuk kemungkinan melakukan program pengembangan yang tepat bagi pegawai bersangkutan sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Selain itu pula berguna untuk memberikan kompensasi, kenaikan pangkat, dan promosi jabatan. Sedangkan apabila hasil penilaian tersebut negatif, akan berguna bagi pimpinan untuk identifikasi kebutuhan program pendidikan dan pelatihan, konseling, desain pekerjaan, penempatan, dan demosi.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penilaian prestasi kerja tersebut yaitu :

1. Sebagai sumber data untuk administrasi kepegawaian seperti perencanaan kepegawaian dan kegiatan pengembangan jangka panjang bagi organisasi yang bersangkutan;

2. Untuk memberikan konseling kepada pegawai;

3. Memberikan umpan balik yang mendorong kearah kemajuan dan kemungkinan memperbaiki ataupun meningkatkan kualitas kerja pegawai;

Dokumentasi hasil penilaian prestasi kerja dapat digunakan untuk mengenali karyawan yang berprestasi maupun yang tidak berprestasi, sehingga mempermudah penilai untuk melakukan pembinaan karyawan. Hasil dari penilaian prestasi kerja ini yang paling banyak digunakan ialah untuk kebutuhan rewards financial, promosi, mutasi dan demosi, serta untuk pelatihan, perencanaan SDM seperti proyeksi jumlah dan mutu karyawan yang dibutuhkan.

Atas dasar penilaian yang dilaksanakan secara akurat dan ditindaklanjuti dengan berbagai bentuk pengembangan pegawai yang tepat maka apa yang menjadi tujuan yang ingin dicapai atas diadakannya penilaian tersebut yaitu untuk bisa teciptanya kesempurnaan Aparatur Negara yang memiliki tingkat kompetensi yang tinggi dalam bidang tugasnya masing-masing dan disertai dengan adanya moral dan prilaku pegawai yang mencerminkan sikapnya sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat, maka akan bisa terwujudkan. Selain itu, juga konsep pemerintahan yang bersih (clean governance) yang sekarang sedang disorot masyarakat, juga bisa terlaksana.

Syarat Efektivitas Sistem Penilaian Prestasi Kerja

Didalam melakukan penilaian prestasi kerja pegawai tersebut, diperlukan suatu sistem yang praktis, relevan, handal, dan dapat diterima, sehingga hasil yang dicapai dari penilaian tersebut bisa bermanfaat baik untuk pegawai itu sendiri maupun bagi administrasi kepegawaian organisasi dimana PNS tersebut bekerja.

Suatu sistem penilaian prestasi kerja yang baik harus bisa menampung berbagai tantangan eksternal yang dihadapi oleh para pegawai, terutama yang mempunyai dampak kuat terhadap pelaksanaan tugasnya. Tidak dapat disangkal bahwa berbagai situasi yang dihadapi oleh seseorang di luar pekerjaannya, seperti masalah keluarga, keadaan keuangan, tanggung jawab sosial dan berbagai masalah pribadi lainnya pasti berpengaruh terhadap prestasi kerja seseorang.

Hal ini berarti sistem penilaian tersebut harus memungkinkan para pegawai untuk mengemukakan berbagai masalah yang dihadapinya itu. Organisasi seyogianya memberikan bantuan kepada para anggotanya untuk mengatasi masalahnya itu.

Menurut Cascio, ada enam syarat yang bisa dipakai untuk mengukur efektif tidaknya suatu Sistem Penilaian Prestasi Kerja (1992:270-273) yaitu :

a. Supervisor (penilai), mengukur kemampuan dan motivasi penilai dalam melakukan penilaian secara terus menerus, merumuskan prestasi kerja pegawai secara objektif, dan memberikan umpan balik kepada pegawai.

b. Relevance (keterkaitan), mengukur keterkaitan langsung unsur-unsur penilaian prestasi kerja dengan uraian pekerjaan.

c. Sensitivity (Kepekaan), mengukur keakuratan/kecermatan sistem penilaian prestasi kerja yang dapat membedakan pegawai yang berprestasi dan yang tidak berprestasi, serta sistem harus dapat digunakan untuk tujuan administrasi kepegawaian.

d. Reliability (Keterandalan), mengukur keandalan dan konsistensi alat ukur yang digunakan.

e. Practicality (kepraktisan), mengukur alat penilaian prestasi kerja yang mudah digunakan dan dimengerti oleh penilai dan bawahannya.

f. Acceptability (dapat diterima), mengukur kemampuan penilai dalam melakukan penilaian sesuai dengan kemampuan tugas dan tanggung jawab bawahannya. Mengkomunikasikan dan mendefenisikan dengan jelas standar dari unsur-unsur penilaian yang harus dicapai.

Elemen Pokok Penilaian Prestasi Kerja

Werther dan Davis (1993:341) menjelaskan melalui suatu bagan elemen-elemen pokok dari sistem penilaian prestasi pekerjaan yang efektif, digambarkan sebagai berikut:

Menurut bagan diatas, sistem penilaian prestasi pekerjaan terdapat beberapa sub sistem yaitu penilaian prestasi pekerjaan harus punya keterkaitan langsung dengan standard pekerjaan yang harus dicapai. Standard pekerjaan hendaknya berkaitan dengan deskripsi pekerjaan yang disyaratkan kepada pemangku jabatan. Penilaian prestasi pekerjaan hendaknya mempunyai kriteria pengukuran yang dapat diandalkan untuk setiap prestasi kerja. Jika prestasi kerja atau kriteria pengukuran tidak terkait dengan prestasi kerja karyawan, maka evaluasi tidak menjadi akurat/bias. Sub sistem selanjutnya ialah penilaian prestasi pekerjaan harus dapat memberikan umpan balik baik kepada karyawan maupun kepada bagian kepegawaian organisasi bersangkutan. Umpan balik kepada karyawan yaitu berupa konseling untuk mengarahkan karyawan agar tidak melakukan kesalahan dalam bekerja.

Sedangkan untuk bagian kepegawaian, berupa hasil-hasil penilaian prestasipekerjaan selama ini (employee records), dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai sumber daya manusia, misalnya pembinaan pegawai dalam meningkatkan kinerjanya.

Menurut SE. BAKN No. 02/SE/1980 bagian III poin 1, unsur-unsur dari penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang pegawai ialah “… kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerja sama, prakarsa dan kepemimpinan”.

1. Kesetiaan

Ialah tekad dan kesanggupan mentaati, melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Tekad dan kesanggupan tersebut harus dibuktikan dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari dalam perbuatan dalam melaksanakan tugas.

2. Prestasi Kerja

Ialah suatu hasil kerja yang secara nyata dapat dicapai oleh seorang PNS dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Prestasi kerja tersebut akan dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, pengalaman,dan kesungguhan PNS yang bersangkutan.

3. Tanggung Jawab

Ialah kesanggupan seorang PNS untuk menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya.

4. Ketaatan

Ialah kesanggupan seorang PNS untuk mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan.

5. Kejujuran

Ialah ketulusan hati seorang PNS dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya.

6. Kerja sama

Ialah kemampuan seorang PNS untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan sesuatu tugas yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

7. Prakarsa

Ialah kemampuan seorang PNS untuk mengambil keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan sesuatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan.

8. Kepemimpinan

Ialah kemampuan seorang PNS untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokoknya. Penilaian unsur kepemimpinan hanya dikenakan bagi PNS yang berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a ke atas yang memangku suatu jabatan.

Faktor yang Mempengaruhi Penilaian

Melaksanakan penilaian prestasi kerja yang baik bukanlah suatu hal yang mudah. Ada berbagai faktor baik eksternal maupun internal yang akan mempengaruhi penilaian terhadap prestasi kerja pegawai. Berbedanya lingkungan dan bentuk organisasi serta kurangnya kemampuan dan motivasi penilai dalam melaksanakan penilaian dapat mempengaruhi penilaian yang dilakukan sehingga bisa mengakibatkan bias dalam penilaian, apalagi ukuran-ukuran yang digunakan bersifat kualitatif.

1. Lingkungan Eksternal Organisasi

Lingkungan sekitar organisasi dari hari ke hari akan terus menempatkan tuntutan-tuntutan terhadap organisasi dan pegawainya untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Lingkungan akan semakin kompetitif dalam berbagai bidang, karena berbagai perubahan yang demikian pesatnya, sehingga adanya kinerja organisasi yang memiliki tingkat keunggulan kompetitif (competitive advantage) dan keunggulan komparatif (comparative advantage) akan menjadi suatu hal yang sangat penting.

Tuntutan juga akan datang dari masyarakat. Mereka yang mempunyai anggapan bahwa rakyatlah yang menggaji PNS sudah sewajarnya untuk mendapatkan pelayanan yang prima dari PNS atas semua urusan dan kepentingannya. Oleh karena itulah maka penilaian atas prestasi kerja pegawai harus dilaksanakan secara teratur, dan akurat.

2. Lingkungan Internal Organisasi

Karakteristik masing-masing organisasi itu sendiri juga akan mempengaruhi penilaian kinerja pegawai. Dalam struktur organisasi tersebut akan menentukan siapa yang akan bertanggung jawab untuk menilai. Dalam struktur organisasi yang menghargai rantai komando, sebagaimana dalam organisasi pemerintah, maka yang menjadi atasan langsung pegawailah yang akan melakukan penilaian. Sedangkan dalam struktur yang menghargai komunikasi lateral, seperti dalam beberapa organisasi swasta besar, individu-individu dalam berbagai posisi mungkin juga akan ikut melaksanakan penilaian. Selain itu, iklim organisasi, sifat dan karakter penilainyapun akan ikut mempengaruhi penilaian kinerja tersebut.

Bias Penilaian

Dalam praktek dilapangan, penilaian atas prestasi kerja seorang PNS, walaupun menurut PP No.10/1979 tersebut dalam penilaian harus diusahakan seobyektif dan seteliti mungkin, namun pada kenyataannya sering kali adanya unsur subyektivitas yang relatif kuat dari pejabat yang menilainya, sehingga hasil dari penilaian tersebut bisa menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai, dan hasil penilaiannyapun dengan sendirinya akan mengalami bias penilaian.

T.V. Rao (1992:73) mengemukakan adanya bias yang umum terjadi dalam penilaian prestasi kerja ialah sebagai berikut:

1. Hallo Effect, terjadi karena penilai menyukai atau tidak menyukai sifat pegawai yang dinilainya. Oleh karena itu cenderung akan memperoleh nilai positip pada semua aspek penilaian bagi pegawai yang disukainya, dan begitu pula sebaliknya, seorang pegawai yang tidak disukainya akan mendapatkan nilai negatif pada semua aspek penilaian;

2. Liniency and Severity Effect. Liniency effect ialah penilai cenderung beranggapan bahwa mereka harus berlaku baik terhadap karyawan, sehingga mereka cenderung memberi harkat (nilai) yang baik terhadap semua aspek penilaian. Sedangkan severity effect ialah penilai cenderung mempunyai falsafah dan pandangan yang sebaliknya terhadap karyawan sehingga cenderung akan memberikan nilai yang buruk (keras);

3. Central tendency, yaitu penilai tidak ingin menilai terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah kepada bawahannya (selalu berada ditengah-tengah). Karena toleransi penilai yang terlalu berlebihan tersebut sehingga cenderung menilai sebagian besar dengan nilai yang rata-rata.

4. Assimilation and differential effect. Assimilation effect, yaitu penilai cenderung menyukai karyawan yang mempunyai ciri-ciri atau sifat seperti mereka, sehingga akan memberikan nilai yang lebih baik dibandingkan dengan karyawan yang tidak memiliki kesamaan sifat dan ciri-ciri dengannya. Sedangkan differential effect, yaitu penilai cenderung menyukai menyukai karyawan yang memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri yang tidak ada pada dirinya, tapi sifat-sifat itulah yang mereka inginkan, sehingga penilai akan memberinya nilai yang lebih baik dibanding yang lainnya ;

5. First impression error, yaitu penilai yang mengambil kesimpulan tentang karyawan berdasarkan kontak pertama mereka dan cenderung akan membawa kesan-kesan ini dalam penilaiannya hingga jangka waktu yang lama ;

6. Recency effect, penilai cenderung memberikan nilai atas dasar perilaku yang baru saja mereka saksikan, dan melupakan perilaku yang lalu selama suatu jangka waktu tertentu.

Sedangkan menurut Breunan (1989:95-97) ada bias lain dalam penilaian prestasi kerja yaitu stereotypes, subjective standards, and opportunity bias.

1. Stereotypes, yaitu penilaian berdasarkan harapan penilai sendiri, bukan atas dasar kenyataan yang benar-benar terjadi atau mencari kenyataan sesuai dengan teori penilai dari pada membuat suatu teori yang sesuai dengan kenyataan ;

2. Subjective standards, kriteria penilaian diartikan berbeda antara pengguna-pengguna individu, seperti kriteria sangat baik sampai tidak baik;

3. Opportunity bias, seorang karyawan dapat memperoleh nilai baik karena keadaan karyawan tersebut bukan karena prestasi kerjanya. Selain adanya berbagai bias yang sering terjadi pada penilaian tersebut, pemanfaatan DP3 sebagai bahan dalam melaksanakan pembinaan PNS antara lain dalam mempertim-bangkan kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan, pemindahan, dan kenaikan gaji berkala, juga pada kenyataannya belum optimal. Sebagai contoh bisa terlihat dengan adanya salah satu syarat untuk kenaikan pangkat sebagaimana yang disebutkan dalam PP No.3/1980, dan SE BAKN No. 05/SE/1980 pasal 8 huruf (a) bahwa :

Kenaikan pangkat reguler kedalam pangkat yang setingkat lebih tinggi dapat diberikan kepada PNS apabila telah empat tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam tahun terakhir.

Persyaratan nilai DP3 tahun terakhir ini, berarti bahwa DP3 yang akan dipakai (dilampirkan) dalam pengajuan usulan kenaikan pangkat tersebut ialah penilaian untuk tahun terakhir (tahun ketiga) sejak kenaikan pangkat terakhir diterima oleh PNS bersangkutan, hal ini berarti pula bahwa baik buruknya penilaian dalam DP3 tahun pertama dan kedua, sama sekali tidak diperhatikan. Jelasnya walaupun nilai DP3 PNS bersangkutan pada tahun pertama dan kedua bernilai kurang, ia tetap akan naik pangkat, kalau nilai DP3 – nya untuk tahun ketiga, minimal bernilai baik.

Karena adanya hal-hal seperti inilah kiranya dirasa perlu untuk melakukan evaluasi kembali atas pelaksanaan sistem penilaian prestasi kerja pegawai yang sekarang sedang berlaku diseluruh organisasi pemerintah untuk kesempurnaan dan kebaikan sistem tersebut, sehingga apa yang diharapkan dari hasil penilaian tersebut bisa memberikan keuntungan yang bisa dirasakan oleh pegawai yang dinilai baik berupa penghargaan, pengakuan maupun untuk pengembangan kariernya. Sedangkan bagi organisasi itu sendiri, hasil penilaian ini bisa memberikan keuntungan yang berbentuk bahan-bahan yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan acuan untuk pengambilan keputusan yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian.

Metode Penilaian

Siagian (1995:233–246) mengelom-pokkan teknik-teknik penilaian prestasi kerja kedalam dua kelompok yaitu metode yang berorientasi ke masa yang lalu dan metode yang berorientasi ke masa depan.

1. Metode yang berorientasi ke masa lalu

Hasil penilaian prestasi kerja pegawai di masa lalu dapat dijadikan sebagai informasi umpan balik untuk membina dan mengarahkan mereka untuk perbaikan dan peningkatan prestasi kerja. Metode ini mempunyai kelemahan yaitu bahwa prestasi kerja di masa lalu tidak dapat diubah bahkan mungkin telah menimbulkan kerugian bagi organisasi.

Teknik-teknik yang umum digunakan yaitu :

a. Rating scale (skala peringkat), penilai memberikan evaluasi subyektif terhadap prestasi kerja pegawai dengan skala tertentu, seperti “amat baik” (nilai 90 – 100), “baik” (nilai 80 – 89), “cukup” (nilai 70 – 79), “kurang” (nilai 60 – 69), dan “sangat kurang” (nilai 0 – 59). Penilaian hanya atas dasar pendapat penilai sendiri yang membandingkan prestrasi pegawai dengan kriteria-kriteria yang dianggap penting bagi pelaksanaan pekerjaan.

Keunggulannya ialah hasil penilaian mudah dihubungkan dengan tujuan kenaikan gaji, mudah diadministrasikan, waktu pelatihan bagi penilai perlu waktu sedikit, biaya pengembangan sistem ini murah, dapat diterapkan diorganisasi yang memiliki jumlah pegawai yang besar. Sedangkan kelemahannya ialah kesulitan untuk menentukan kriteria yang berhubungan dengan pelaksanaan kerja, sehingga penilai sering melakukan penilaian berdasarkan pendapat pribadi dan memaksakan suatu kriteria yang sebetulnya tidak berhubungan dengan prestasi kerja.

b. Checklist, berupa formulir isian dimana penilai memberikan bobot penilaian tertentu yang berbeda untuk pekerjaan yang satu dengan yang lainnya sehingga penilaian akan terkait dengan tugas pekerjaan seseorang. Misalnya bobot bagi faktor kepemimpinan akan tinggi bagi seseorang yang menjabat suatu jabatan manajerial. Sebaliknya bobot kepemimpinan akan rendah atau bahkan tidak dinilai bagi pegawai yang melaksanakan kegiatan operasional dan tidak punya bawahan sama sekali. Keunggulannya, murah, terstandarisasi, mudah untuk dilaksanakan dan diadministrasikan, sedikit kebutuhan pelatihan bagi penilai. Sedangkan kelemahannya ialah adanya kecenderungan penilai bertindak subyektif, interprestasi yang tidak tepat tentang faktor yang dinilai dan cara pembobotan yang tidak tepat.

c. Critical incident method (metode insiden kritikal), teknik yang berdasarkan pada catatan-catatan penilai tentang perilaku pegawai baik yang sifatnya positif maupun yang negatif dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugasnya. Teknik ini berguna untuk memberikan feedback bagi pegawai dan dapat mengurangi recency effect bias.

Akan tetapi akan menjadi tidak berguna bila penilai tidak mencatat peristiwa-peristiwa kritis tersebut atau mengada – ada tentang pelaksanaan kerja pegawai bersangkutan.

d. Behaviorally anchored rating scale / BARS (skala peringkat yang dikaitkan dengan perilaku), teknik yang mengkaitkan skala peringkat prestasi kerja dengan perilaku tertentu kelebihannya ialah berkurangnya tingkat subyektivitas dalam penilaian. Deskripsi prestasi kerja yang baik maupun yang tidak memuaskan dibuat oleh pegawai sendiri, rekan kerja dan atasan langsung masing-masing. Deskripsi demikian memungkinkan bagian kepegawaian menyusun berbagai kategori perilaku pegawai dikaitkan dengan prestasi kerja.

e. Field review method (metode evaluasi lapangan), merupakan teknik penilaian dengan cara ikut melibatkan staf ahli penilaian dari bagian kepegawaian untuk menilai prestasi kerja pegawai. Hasil dari penilaian akan disampaikan kepada atasan langsung pegawai untuk diteliti dan kepada pegawai yang dinilai. Kelebihannya, obyektivitas dapat terjamin karena penilaian dilakukan oleh para ahli penilaian dan tidak terpengaruh halo effect. Kelemahannya, mahal, tidak praktis, dan terdapat perbedaan persepsi antara penilai dengan wakil kepegawaian tersebut apabila ukuran standar yang digunakan penilaian bersifat subyektif.

f. Test and observation (tes dan observasi), artinya pegawai yang dinilai diuji kemampuan dan keterampilannya baik secara tertulis maupun presentasi, yang langsung diamati oleh penilai. Kelebihannya, ialah adanya keterkaitan langsung antara prestasi kerja dengan tugas pekerjaan pegawai, adanya standarisasi. Kelemahannya, biaya besar untuk alat tes (simulator) dan untuk mendatangkan penilai dari luar organisasi.

g. Comparative approach (pendekatan komparatif), dengan cara membandingkan prestasi kerja seseorang dengan orang lain yang memiliki pekerjaan sejenis, lalu ditentukan peringkat prestasi dari yang terbaik sampai yang terburuk. Kebaikannya, mudah digunakan untuk bahan pertimbangan kenaikan gaji, tunjangan, dan promosi, serta terstandarisasi. Sedangkan kelemahannya, sulit digunakan apabila jumlah pegawai besar, lebih menekankan pada peringkat pegawai sehingga bisa menimbulkan persaingan yang tidak sehat, selain itu juga dapat menimbulkan halo effect dan recency effect.

2. Metode yang berorientasi ke masa depan

a. Self appraisal (penilaian diri sendiri), setiap pegawai akan dapat mencapai tingkat kedewasaan mental, intelektual dan psikologisnya, berarti ia akan mampu untuk menilai dirinya sendiri termasuk potensinya baik hal-hal yang bersifat positif (kebaikannya) maupun yang bersifat kelemahannya.

b. Management by objectives / MBO (manajemen berdasarkan sasaran), dengan cara melibatkan pegawai dalam menentukan berbagai sasaran prestasi kerja yang ingin dicapai dan ukuran-ukuran obyektif yang digunakan dalam kurun waktu tertentu di masa depan. Sehingga ia akan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar dalam pencapaian sasaran tersebut dibandingakan bila sasaran dan ukuran tersebut hanya ditentukan oleh atasannya.

c. Psychological appraisal (penilaian psikologis), dilakukan dengan cara wawancara yang mendalam, tes psikologi, diskusi dengan supervisor. Cara tersebut dapat memperkirakan prestasi kerja pegawai bersangkutan dimasa depan dengan melakukan penilaian intelektualnya, emosi dan motivasinya yang berhubungan dengan pekerjaannya. Keterandalan metode ini akan tergantung dari tingkat pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman psikolog yang menilainya. Teknik ini sangat akurat dalam penempatan, dan pengembangan kerier pegawai. Akan tetapi pelaksanaannya butuh waktu yang lama dan dana yang besar.

d. Assesment centers (pusat-pusat penilaian), teknik ini digunakan untuk menilai para manager tingkat menengah yang diperkirakan memiliki potensi untuk menduduki jabatan manajerial yang lebih tinggi. Bentuk dari penilaian ini seperti tes psikologi, tes toleransi terhadap tekanan dan ketidakjelasan, kreativitas, wawancara yang mendalam, dan simulasi. Keunggulannya, baik untuk digunakan dalam menentukan program pengembangan karier pegawainya, penempatan pegawai, promosi dan mutasi. Kelemahannya, biaya yang besar dan waktu yang lama.

Berdasarkan pengamatan penulis tentang sistem penilaian prestasi kerja untuk PNS (DP3), dan dengan membandingkan berbagai metoda dan teknik penilaian seperti yang telah diuraikan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa sistem penilaian dalam DP3 tersebut merupakan metode penilaian yang berorientasi pada masa lalu, dengan menggunakan beberapa teknik penilaiannya seperti :

1. Rating scale (skala peringkat), dimana digunakan peringkat nilai yang memiliki interval tertentu mulai dari yang sangat baik sampai sangat buruk. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam PP 10/1979 pasal 5 yang berbunyi “Nilai pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan sebutan dan angka sebagai berikut : amat baik (91 – 100), baik (76 – 90), cukup (61 – 75), sedang (51 – 60) dan kurang (50 ke bawah)”. Model penilaian seperti ini merupakan teknik penilaian yang mudah untuk dilaksanakan namun sangat berisiko terhadap subyektivitas penilainya, sehingga memungkinkan adanya berbagai bias penilaian.

2. Critical incident method, dimana adanya keharusan bagi setiap pejabat penilai untuk mengisi dan memelihara Buku Catatan Penilaian yang berisi semua catatan tentang perilaku dan tindakan setiap pegawai yang menjadi bawahannya, baik perilaku yang bersifat positif, maupun yang negatif. Buku Catatan Penilaian inilah yang dijadikan sebagai bahan untuk mengisi DP3 pegawai bersangkutan. Hal ini disebutkan dalam SE BAKN No. 02/SE/1980 bagian IV poin 11:

Setiap Pejabat Penilai, berkewajiban mengisi dan memelihara Buku Catatan Penilaian,…Dalam Buku Catatan Penilaian tersebut, dicatat tingkah laku/perbuatan/tindakan PNS yang bersangkutan yang menonjol baik yang positif maupun yang negatif, umpamanya prestasi kerja yang luar biasa baiknya, tindakan mengatasi keadaan yang sulit, sering tidak masuk kerja, berkelahi, dan lain-lain.

Teknik penilaian seperti ini, apabila dijalankan sebagaimana mestinya, akan sangat efektif karena adanya catatan-catatan atau rekaman atas setiap tingkah laku/perbuatan/tindakan masing-masing pegawai baik yang positif maupun yang negatif selama periode penilaian (satu tahun), akan menjadi dasar untuk menilai PNS bersangkutan sehingga penilaian bisa dilakukan secara obyektif dan bisa bebas dari bias recency effect (penilaian sesaat). Namun apabila pejabat penilai tersebut tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana mestinya, yaitu tidak mencatat setiap tingkah laku/tindakan/perbuatan bawahannya baik yang negatif maupun yang

positif, maka penilaian yang dilakukan cenderung akan mengalami bias recency effect, liniency effect dan bias-bias lainnya.

Analisis SWOT Atas Sistem Penilaian Prestasi Kerja

Menurut Freddy Rangkuti (Tri Widodo, 1998:6) analisis SWOT ialah : ‘Suatu proses kreatif dalam merencanakan strategi, kebijakan dan program-program kerja suatu organisasi, atau unit organisasi, dengan memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi tersebut, baik pada sisi positif maupun sisi negatifnya. Dengan kata lain analisis SWOT ialah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan, dengan cara memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun pada saat bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman’.

Analisa SWOT dilakukan terhadap dua jenis lingkungan organisasi, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Dalam melakukan analisa eksternal, organisasi harus mengidentifikasikan semua peluang (opportunity) yang berkembang dan menjadi trend pada saat itu, serta memperhatikan berbagai ancaman (threat) yang mungkin timbul dari lingkungan sekitar organisasi tersebut. Sedangkan analisa yang bersifat internal akan lebih memfokuskan pada identifikasi berbagai kekuatan (strength) dan kelemahan (weaknesess) yang ada pada organisasi tersebut. Secara sederhana, Tri Widodo (1998:6) menggambarkan lingkungan internal dan eksternal beserta kedua sisi positif dan negatifnya sebagai berikut :

Internal eksternal

Positif strength (kekuatan) Opportunity (peluang)

Negatif weaknesess (kelemahan) threat (ancaman)

Hubungannya dengan obyek yang diteliti, analisis SWOT digunakan untuk melihat berbagai unsur yang ada pada sistem penilaian tersebut yang ditinjau dari empat sisi yaitu sisi kekuatan dan sisi kelemahan yang ada pada sistem penilaian tersebut, serta sisi peluang dan sisi ancaman yang mungkin dihadapi atas pelaksanaan sistem tersebut.

1. Sisi kekuatan yang ada pada sistem penilaian prestasi kerja, khususnya DP3, yaitu terdiri dari:

a. DP3 merupakan suatu sistem yang memiliki landasan hukum yang kuat yaitu berdasarkan pada UU No. 8/1974 terakhir dengan UU No. 43/1999 pasal 20, tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang berbunyi “Untuk lebih menjamin obyektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja ”. Dan untuk operasionalisasinya pemerintah mengeluarkan PP No.10/1979 serta sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya diatur dalam SE BAKN No.02/SE/1980.

b. Unsur-unsur penilaian dalam DP3 relatif lengkap meliputi berbagai aspek, baik aspek perilakunya maupun aspek kinerjanya itu sendiri. Unsur-unsur tersebut terdiri dari 8 unsur yang dinilai dan lebih rinci dijabarkan menjadi beberapa kriteria penilaian untuk masing-masing unsurnya dalam mengukur dan menilai kinerja dan perilaku pegawai.

2. Sisi kelemahan yang ada diantaranya

a. Adanya unsur penilaian yang sangat kualitatif, seperti unsur kesetiaan, bukan hal yang tidak mungkin akan memberikan penafsiran yang berbeda pada masing-masing penilai dalam menilai kesetiaan pegawai bersangkutan. Selain sangat kualitatif, kriteria penilaian dari unsur kesetiaan ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, seperti kriteria pada unsur Kesetiaan yaitu “tidak pernah mengeluarkan ucapan/tulisan yang bertujuan mengubah Pancasila/UUD 1945. Padahal di era reformasi ini tuntutan untuk menyempurnakan konstitusi tersebut bukan suatu hal yang tabu lagi tetapi sudah merupakan mainstream masyarakat. Oleh karena itu maka unsur kesetiaan ini sebaiknya dihilangkan saja dan penilaian kesetiaan bisa diintegrasikan kedalam unsur ketaatan, dimana ukuran kesetiaan seorang PNS terhadap negara ini bisa dilihat dari seberapa jauh pegawai tersebut mau mentaati peraturan yang ada.

b. DP3 merupakan sistem penilaian yang berorientasi ke masa lalu dengan menggunakan teknik rating scale dan critical incident method, maka apabila tidak dilakukan sebagaimana mestinya hal ini bisa menimbulkan adanya bias penilaian berupa bias liniency effect, central tendency effect, dan recency effect. Karena adanya resiko demikian, maka bisa dipikirkan untuk mencoba merobah metoda tersebut menjadi metoda gabungan antara metode yang berorientasi ke masa lalu dengan yang berorientasi ke masa yang akan datang, seperti metode management by objective (MBO), dimana dengan berlakunya UU No. 43/1999 yang paradigma pembinaan PNS mulai bergeser kearah prestasi kerja PNS, maka dalam menentukan tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing instansi pemerintah, PNS yang menjadi obyek penilaian harus dilibatkan dalam membuat atau menentukan target-target yang akan dicapainya, sehingga mereka merasa ikut bertanggung jawab dalam pencapaian target tersebut.

Teknik penilaiannyapun bisa dirubah, dimana pada saat sekarang hanya bawahanlah yang bisa dinilai oleh atasan langsungnya (pejabat penilai), maka untuk masa yang akan datang, khusus untuk menilai kinerja para pejabat penilai, maka sistem penilaian inipun harus bisa mengakomodir penilaian dari pihak PNS yang menjadi bawahan pejabat penilai tersebut. Misalnya atasan langsung dari pejabat penilai tersebut, menjelang periode penilaian menyebarkan formulir penilaian pejabat penilai kepada seluruh pegawai yang menjadi bawahan pejabat tersebut. Hal ini dimaksudkan agar penilaian bisaberlangsung dua arah yaitu penilaian dari atas dan dari bawah, sehingga obyektivitas penilaiannyapun akan lebih tinggi.

c. Periode penilaian relatif lama yaitu setahun sekali (Januari – Desember) sebagaimana yang disebutkan dalam PP No. 10/1979 pasal 1 butir a yang berbunyi :

“…Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai”.

Jangka waktu yang relatif lama tersebut akan menyulitkan penilai untuk mengingat semua perilaku dan prestasi kerja bawahannya mulai dari awal periode penilaian sampai akhir periode penilaian. Selain itu, dari sisi pegawai adanya kecenderungan untuk menunjukkan perilaku dan prestasi kerja yang baik terhadap atasannya, bilamana akan menjelang periode penilaian. Hal inilah yang bisa memungkinkan terjadinya penilaian atas perilaku dan prestasi kerja pegawai tersebut yang sifatnya baru, sehingga akan menimbulkan bias recency efffect, yang pada akhirnya penilaian tersebut akan merugikan pegawai yang dinilai apabila yang terekam dalam memori penilai hanyalah perilaku yang negatifnya saja. Untuk menghindarinya, maka periode penilaian bisa dirobah menjadi 6 (enam) bulan sekali, sehingga para penilai masih bisa mengingat perilaku bawahannya, dan dalam mengisi buku catatan harian PNS pun relatif tidak akan terlalu membosankan.

3. Sisi Peluang yang mungkin bisa diraih dengan adanya sistem penilaian tersebut yaitu :

a. Adanya TAP MPR No. XI/MPR/1998 yang berisi tuntutan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan bebas dari unsur-unsur KKN (clean governance) seiring dengan era reformasi sekarang ini. Tuntutan tersebut bisa dicapai salah satunya dengan pelaksanaan penilaian pegawai yang dilakukan secara tepat dan akurat. Penilaian tersebut bisa dijadikan sebagai sarana kontrol atasan terhadap bawahannya agar bisa melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dan digariskan dalam berbagai peraturan yang berlaku.

b. Adanya konsep pemberdayaan birokrasi pemerintah (reinventing government) yang sekarang ini sedang menjadi trend dimana didalamnya memuat usaha bagaimana menjadikan pemerintah yang memiliki tingkat kompetensi dan kompetitif yang tinggi. Pemerintah yang kompeten dan kompetitif tersebut sudah pasti harus didukung oleh aparatur yang kompeten dan kompetitif pula. Penilaian atas prestasi kerja pegawai, merupakan salah satu sarana untuk mengetahui tingkat kompetensi pegawai sehingga bisa dikembangkan untuk menghasilkan pegawai yang kompetitif.

c. Adanya era globalisasi yang mau tidak mau harus dihadapi, dimana dalam era tersebut tidak ada lagi batas dan penghalang untuk memasuki dan dimasuki ke dan oleh negara lain (borderless nations). Hal ini akan berpengaruh terhadap budaya kita, termasuk budaya kerja kita. Mulai sekarang kita dituntut bukan saja bisa bertindak secara lokal tetapi juga bisa berfikir secara global (think globally act locally). Sistem penilaian yang dilakukan dimaksudkan untuk mengetahui potensi masing-masing pegawai sehingga bisa dikembangkan sesuai dengan tuntutan zaman.

d. Dengan bergesernya paradigma pola pembinaan PNS kearah prestasi kerja, maka DP3 yang sudah dilaksanakan secara tepat dan akurat (obyektif) tersebut, maka untuk masa yang akan datang bisa dipikirkan untuk mulai merubah sistem penggajian yang ada menjadi sistem penggajian yang bertumpu pada prestasi kerja PNS, tidak lagi semata-mata bertumpu pada golongan dan masa kerja. konsekuensinya, seorang PNS yang memberikan prestasi kerja yang tinggi harus mendapatkan kompensasi yang tinggi pula, dan sebaliknya. Hal ini dimaksudkan agar PNS merasa termotivasi dan dihargai untuk lebih meningkatkan kinerjanya.

4. Sisi ancaman yang mungkin akan dihadapi

Berbagai peluang yang ada bisa saja berubah menjadi ancaman apabila kita tidak bisa dan tidak siap untuk mengantisipasinya.

a. Adanya respon negatif dari masyarakat, apabila pemerintah tidak bisa meningkatkan kualitas kinerjanya. Kualitas kinerja yang buruk salah satunya diakibatkan oleh tidak akuratnya penilaian yang dilakukan

b. Penilaian yang tidak efektif, akan menghasilkan kualitas Aparatur Negara yang rendah. Dengan kualitas SDM yang rendah pada akhirnya akan menghasilkan birokrasi yang memiliki tingkat kompetensi yang rendah pula.

c. Dengan masuknya berbagai budaya asing ke negara kita, apabila sistem penilaian yang dilakukan tidak efektif, maka bukan suatu hal yang mustahil budaya tersebut juga akan ikut mempengaruhi sikap dan perilaku PNS. Apabila budaya yang diadopsi tersebut merupakan budaya negatif, maka baik secara langsung ataupun tidak, akan merugikan negara.

Berdasarkan hasil analisa SWOT atas sistem penilaian prestasi kerja yang sampai saat ini masih berlaku di semua instansi pemerintah, maka penulis melihat perlu adanya upaya dari pihak pemerintah (dalam hal ini BAKN) untuk melakukan penyempurnaan atas sistem penilaian tersebut secara tepat dan akurat.

Penyempurnaan yang dilakukan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dari berbagai kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada sekaligus untuk menghindari berbagai ancaman dan untuk meminimalisir bahkan mengeliminir berbagai kelemahan yang dimiliki.

Melalui sistem penilaian yang sempurna, diharapkan apa yang menjadi tujuan dari penilaian itu sendiri bisa tercapai secara efektif, sehingga bisa dihasilkan Aparatur Negara yang sempurna dan seimbang lahir maupun bathinnya, yang ditandai dengan adanya tingkat kompetensi yang tinggi dan perilaku yang mencerminkan seorang Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat.

Adanya perilaku yang baik dan tingkat kompetensi yang tinggi pada masing-masing individu, secara langsung juga akan meningkatkan kompetensi organisasi atau instansi dimana pegawai tersebut mengabdi.

Penutup

Demikian tugas Sistem Pengendalian Manajemen dengan judul Sistem Penilaian Kinerja dengan Sistem DP3 yang saat ini diterapkan di lingkungan instansi pemerintah khususnya untuk SDM dengan profesi PNS, dimana tentunya suatu sistem ada kelebihan dan kelemahan. Semoga kelebihan yang ada dapat memberikan stimulan kepada kita untuk selalu meningkatkan etos kerja kita untuk berkarya demi kemajuan bangsa, dan kelemahan yang ada dapat kita gunakan untuk memperbaiki kinerja kita dimasa yang akan datang.

Akhirnya seorang SDM yang efektif dan produktif adalah SDM yang realistis. Ia tidak sekedar bekerja hanya karena tuntutan nilai dalam DP 3 melainkan ia adalah SDM yang mampu menerapkan dan melakukan inovasi di dalam bidang kerjanya. Mengerjakan tugas dengan benar, melainkan juga mengerkana tugas yang benar.

Jika konsep-konsep yang ada menemui kegagalan, selalu ada cara untuk memastikan bahwa dalam mencapai hasil dapat dimulai dari kita mengatur prosesnya, manajemen…

Daftar Pustaka

Tri Widodo W Utomo dan Deden Hermawan, Evaluasi Sistem Penilaian Prestasi Kinerja Menurut Sistem DP3

Atkinson, Philip E, Manajemen Waktu yang Efektif, Binarupa Aksara, Jakarta, 1991

Praptapa, Agung, Materi Kuliah : Management and Control, MM Unsoed, Purwokerto, 2008

Aplikasi Action Control
Pada Sistem Informasi Puskom Unsoed
Oleh : Irfan Priambudi
P2CC07108 / XXI
Sebelum e-Sia dibangun, Unsoed telah memiliki aplikasi registrasi yang digunakan untuk merekam pembayaran, pencetakan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). Namun karena keterbatasan dari aplikasi sebelumnya, dibuatlah aplikasi baru untuk registrasi yang mencakup pengelolaan student body mahasiswa, rekapitulasi registrasi untuk bagian keuangan universitas dan fakultas, pemotretan KTM on-line, pencetakan KTM, merekam mahasiswa yang cuti/lulus/do/keluar/meninggal. Sub system registrasi baru tersebut merupakan bagian dari e-Sia sehingga arsitekturnya merupakan bagian dari pengembangan e-Sia. Informasi dapat diakses dari seluruh Unsoed melalui intranet secara terpusat dengan letak server di UPT Puskom. Tanggungjawab perkerjaan telah dibagi(share), bagian keuangan memperhatikan tentang besaran pembayaran biaya pendidikan masing-masing program studi, bagian registrasi memperhatikan tentang tagihan pembayaran dan status mahasiswa, bagian Bependik fakultas memperhatikan mahasiswa yang yudisium, Bapendik universitas memperhatikan tentang pendaftaran wisuda, Pembantu Rektor II dapat mengamati dan membagi biaya SPP ke Fakultas sesuai dengan informasi yang didapat langsung dari e-Sia.
Penguatan untuk implementasi sub system registrasi selaras dengan implementasi e-Sia di seluruh Unsoed sesuai dengan rapat pada tanggal 25 November 2004. Namun pada akhirnya implementasi tersebut hanya berjalan di bagian registrasi, dan keuangan sedangkan fakultas belum menggunakan. Manfaat yang diperoleh adalah pengelolaan jumlah mahasiswa terdaftar (student body), rekapitulasi registrasi untuk bagian keuangan universitas dan fakultas, pemotretan KTM on-line, pencetakan KTM. Sedangkan mekanisme untuk merekam mahasiswa yang cuti/lulus/do/keluar/meninggal belum terimplementasikan sesuai rencana pengembangan. Kebutuhan Perangkat Lunak Sistem Informasi Akademik Unsoed. Oleh karena itu sampai saat ini data student body antara registrasi dengan fakultas berbeda.
Untuk dapat memenuhi kebutuhan yang bertujuan tercapainya sistem secara terintegerasi masih banyak kekurangan dan kendala di lapangan yang antara lain dapat teridentifikasi dan dapat diambil solusi dengan menggunakan action control, antara lain :

1. Kebijakan untuk mengintegrasikan database belum diimplementasikan di seluruh program studi.
2. Rendahnya Manajemen SIM (Perencanaan, Operasional, Pemeliharaan)
3. Rendahnya Kualitas Peralatan & Jaringan
4. Rendahnya Kualitas SDM

Penyelesaian alternatif
Peningkatan Aksesibilitas dan kinerja SIM Unsoed
Aktifitas yang diusulkan
1. Meningkatkan kualitas integrasi Database
- Database bersifat online dapat diakses tanpa dibatasi ruang dan waktu
- Database terintegrasi antara mahasiswa, dosen, karyawan, dan orang tua
- Akses database baik input maupun output antar fakultas lancar
- Layanan terpadu dari sistem keuangan, akademik, kepegawaian, dan layanan ilmiah.
- Kemudahan pembayaran SPP mahasiswa
- Kemudahan dalam mengakses informasi akademik (KHS, SPP, dll) tanpa mengurangi privasi dengan menggunakan password dan dapat diakses oleh orang tua mahasiswa
- Server di fakultas dapat beroperasi 24 jam
2. Manajemen SIM
- Pengembangan grand design Sistem Informasi Unsoed
- Perencanaan yang matang baik dari segi infrastruktur hardware maupun software
- Analisis suatu program sebelum diterapkan
- Koordinasi dari setiap divisi pada teamwork
- Persamaan program yang digunakan oleh setiap fakultas
- Adanya update content database secara reguler menyesuaikan kebutuhan
- Monitoring implementasi program
- Evaluasi dari program yang dijalankan
- Penyempurnaan dilakukan setiap waktu
3. Meningkatkan kualitas jaringan dan internet
- Jaminan listrik stabil
- Kualitas perangkat jaringan yang memenuhi syarat
- Penambahan bandwitch untuk mempercepat akses internet
- Penggunaan fiber optik sebagai usaha preventif dari gangguan petir
- Update antivirus secara berkala untuk mengurangi resiko software
- Konfigurasi router untuk pengecekan proses koneksi
- Sistem wireless/hot spot agar bebas tikus/troubel kable, bisa diakses laptop, coverage luas
4. SDM yang profesional
- Pelatihan sesuai bidang keahlian secara kontinyu
- Peningkatkan kemampuan pegelola jaringan dan aplikasi sistem informasi akademik
- Pengembangkan Standard Operation Procedure
- Penanganan yang cepat terhadap laporan gangguan
- Job Description untuk memberikan kemudahan SDM dalam menjalankan tugas dan kewajibannya
- Urutan prioritas : kepentingan mahasiswa, kepentingan dosen dan kepentingan jurusan

Oleh : IRFAN PRIAMBUDI
NIM : P2CC07108
Angkatan 21 MM Purwokerto

Latar Belakang

SIM yang terpadu sangat penting untuk mendukung pelaksanaan proses pendidikan tinggi. Dengan ketersediaan data yang akurat, reliable, dan uptodate, SIM akan meningkatkan produktivitas civitas academica dan manajemen pendidikan tinggi, efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya proses pendidikan. Oleh karena itu, meningkatkan SIM Unsoed agar mampu mengintegrasikan sistem informasi seluruh Universitas Jenderal Soedirman adalah hal yang sangat penting.
SIM akan menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan proses pendidikan melalui penyediaan data dan informasi secara berjenjang bagi mahasiswa, dosen, staf dan pimpinan universitas. Dalam kaitannya dengan itu, adalah yang penting untuk meningkatkan apresiasi terhadap SIM Unsoed sehingga pengguna merasa lebih mudah, cepat dan nyaman dalam mendapatkan informasi sehingga mereka akan terus menerus menggunakannya yang pada gilirannya akan menjamin keberlanjutan (sustainability) SIM Unsoed sendiri.
Keberlanjutan dari SIM Unsoed dalam mendukung pelaksanaan fungsi manajemen perlu dipertahankan. Kemajuan teknologi informasi yang demikian cepat harus diimbangi dengan peningkatan yang cepat juga dari kemampuan pengelola dan pengembang SIM Unsoed agar senantiasa mampu untuk menyediakan informasi yang bermutu tinggi.
Result Control Pada Sistem Informasi
1. Kondisi jaringan/networking baik intranet maupun internet (Hardware)

Mulai tahun 1995 Unsoed mengoperasikan Sistem Informasi Perguruan Tinggi (SIMPT) yang mempunyai 9 subsistem dan dikenal dengan nama SINAS DIKTI. Sistem ini mempunyai dasar teknologi 1970-an, berjalan di atas Local Area Network (LAN) dengan platform sistem operasi Novel Netware multiusers dengan pemrosesan data terpusat pada server. Ketika itu sistem ini diharapkan untuk mendukung tujuan dan fungsi sistem informasi manajemen pendidikan tinggi, sehingga pemrosesan data secara tradisional harus dirubah menjadi terkomputerisasi menggunakan SIMPT SINAS DIKTI. Pengoperasian sistem ini telah menyebabkan mobilisasi pengguna (operator data pada tingkat program studi, fakultas dan universitas) ke satu tempat terpusat (Puskom) yang melayani prosesing data, pemeliharaan dan pengembangan.
a. Definisi Performance
Semua Fakultas dan sebagian besar program studi telah terhubung dalam jaringan, di mana Puskom menjadi backbone dari LAN/Intranet Unsoed. Meskipun demikian, sekarang berbagai masalah masih perlu untuk diatasi. Oleh karena itu, untuk menjamin berjalannya implementasi SIM Unsoed, semua masalah tersebut harus diidentifikasi, akar penyebabnya, akibat yang ditimbulkan dan alternatif solusinya.
b. Pengukuran Performance
Stabilitas sistem jaringan yang ada dapat diukur dari beberapa indikator sebagai berikut :
 Kehandalan jaringan LAN di gedung unit-unit kerja (fakultas, lembaga)
 Kehandalan jaringan LAN/wireless antara gedung masing-masing unit dengan PUSKOM
 Kehandalan computer client di masing-masing unit
 Kehandalan listrik
 Kehandalan arde penangkal petir pada tiap bangunan yang ada peralatan komputer/jaringannya
 Kemampuan sebagai pengguna intranet
 Pengetahuan pemakai jaringan
c. Target Performance
 Aplikasi lancar dan tidak ditemukan error
 Akses intranet tidak terganggu dan selalu terkendali
 Akses aplikasi tidak lambat
 Tegangan listrik lokal stabil
 Tidak terjadi kerusakan komponen jaringan.
 Tidak terputusnya konektivitas.
 Antisipasi kemungkinan petir
 Akses intranet tidak terhambat
 Akses internet tidak terhambat
d. Reward atau Punishment
Reward :
Apabila seluruh prosedur jaringan yang ada dapat berjalan dengan baik dan sempurna, maka sistem informasi yang terapkan di Unsoed akan dapat berjalan dengan baik dan terukur sehingga proses kegiatan pendidikan khususnya di bidang akademik dapat dilaksanakan dengan optimal. Hal tersebut sangat tergantung dari kesiapan dan kemampuan pendukung yang handal baik secara hardware, software maupun SDM (brainware).
Punishment :
Ketidakhandalan sistem jaringan baik intranet dan internet berakibat pada terganggunya dan terhambatnya implementasi sistem irfomasi secara keseluruhan. Karena apabila input dari sistem informasi tidak tercapai maka nantinya akan berpengaruh signifikan terhadap proses maupun outputnya.

2. Proses Penyusunan dan Implementasi Program (Software)

Idealnya, proses yang harus tersedia dalam implementasi sistem informasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut:
 Proses pendidikan (Academic)
 Proses administrasi mahasiswa, staf dan dosen (Academic)
 Proses aktivitas mahasiswa (Students)
 Proses manajemen (Management)
 Proses penelitian (Research)
 Proses pengabdian kepada masyarakat (Providing Service to the Community)
 Proses pengembangan karier lulusan (Graduate Carier Development)
 Proses manajemen sumberdaya manusia, keuangan, dan peralatan (Resource Management)
Seluruh proses tersebut harus dikelola secara terpadu sehingga menghasilkan informasi yang relevant, valid, dan uptodate. Informasi yang dihasilkan dapat digunakan oleh aktor internal (dosen, mahasiswa, staf, pimpinan) dan eksternal aktor (pemerintah,industri,masyarakat,orangtua mahasiswa, dan alumni)
Sebelum adanya Sistem Informasi Akademik terintegrasi se-Unsoed yang disebut dengan e-Sia, beberapa fakultas telah menggunakan Sistem Informasi Akademik hasil pengembangan masing-masing yang kemudian disebut dengan non e-Sia. Program studi yang telah menggunakan e-Sia adalah Program Studi Administrasi Negara, Teknik Elektro, Teknik Sipil. Ketiga program studi tersebut menggunakan e-Sia melalui rapat bersama Pembantu Dekan I pada tanggal 24 November 2004.
Awalnya yang direncanakan untuk dijadikan sebagai percontohan adalah 5 fakultas yaitu Fakultas Peternakan, Fakultas ISIP, Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, Program Studi Teknik Elektro, Program Studi Teknik Sipil, Program Studi Bahasa&Sastra. Tahap pertama yang diujicobakan adalah Fakultas ISIP, Program Studi Teknik Elektro, Program Studi Teknik Sipil dan seluruh program studi di Fakultas Pertanian.
Hal yang paling kritis dalam implementasi e-Sia tersebut adalah konversi kodematakuliah dari sistem lama ke dalam sistem baru e-Sia. Konversi di Program Studi Teknik Elektro dan Teknik Sipil tidak mengalami masalah yang berarti mengingat semua perubahan tahun kurikulum seluruh tahun angkatan masih dapat ditelusuri oleh pengelola pendidikan di kedua program studi tersebut. Sedangkan untuk Fakultas ISIP dan Pertanian mengalami kendala, karena semua perubahan tahun kurikulum tidak serta merta diikuti dengan pengadministrasian yang baik dalam sistem lama, kadangkala perlakuan antara mahasiswa yang mengulang matakuliah dalam pemberlakukan kurikulum baru tidak dilakukan secara konsisten di rekam dalam database sistem lama.
Jelas ketidakkonsistenan tersebut merupakan kendala untuk implementasi e-Sia karena sulit untuk ditelusuri. Akhirnya Fakultas Pertanian memutuskan untuk menunda implementasi, Fakultas ISIP memutuskan untuk mengimplementasikan e-Sia khusus untuk Program Studi Administrasi Negara tahun angkatan 2005 sedangkan Fakultas Peternakan dan Bahasa&Sastra belum tersentuh sama sekali dalam ujicoba tersebut, apalagi fakultas tersebut belum terkoneksi ke jaringan intranet Unsoed. Pada perkembangan selanjutnya dengan terbentuknya Program Studi Farmasi pada tahun 2005, e-Sia digunakan di program studi tersebut.
a. Definisi Performance
Sistem informasi yang sedang dikembangkan saat ini adalah e-sia (Elektronik Sistem Informasi Akademik). Sistem tersebut antara lain dapat kita pahami sebagai suatu prosedor digitasliasi pelaksanaan program akademik. Dalam hal ini yaitu pada penerapan KRS dan KHS online maupun pembayaran SPP mahasiswa secara online. Untuk dapat menjalankan dengan optimal maka dibutuhkan program pendukung yang handal.
b. Pengukuran Performance
Untuk menghasilkan program yang sesuai dengan kebutuhan maka harus terlebih dahulu diadakan pendataan dan penyegaraman pola akademik yang saat ini antar fakultas tidak sama. Dengan menggunakan sistem satu pintu maka diharapkan nantinya sistem yang ada bukan merupakan sistem untuk satu fakultas saja tetapi dapat digunakan untuk keseluruhan di lingkungan Unsoed. Suatu sistem dikatakan baik apabila sudah memenuhi kriteria yang dibutuhkan dan dapat diterapkan dengan mudah serta aplikatif.
c. Target Performance
Karena kebutuhan yang ada sekarang sebetulnya sudah ada pada waktu sebelum sistem baru diterapkan maka program yang dibuat merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari program-program sebelumnya. Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas sistem akademik merupakan target dari penerapan sistem informasi saat ini. Sistem yang ada sekarang masuk pada tahap pengujian yang nantinya akan menentukan apakah sistem layak dilanjutkan atau perlu evaluasi untuk mengetahui dan mengatasi masalah-masalah yang ada.
d. Reward dan Punishment
Reward:
Pada dasarnya keberhasilan sistem informasi sangat tergantung dari prosesnya. Proses sistem informasi yang sedang dilaksanakan paling banyak membutuhkan waktu dan skill khusus. Proses informasi mulai dari tahap peumusan kebutuhan, penyusanan program, pemilihan program dan pengujian serta penerapan sitem informasi. Keberhasilan program nantinya akan menjadi program universitas maupun nasional.
Punishment :
Kelemahan yang ada pada sistem informasi pada akhirnya akan berakibat pada tidak digunakananya program yang sudah dibuat. Pengguna adalah penilai langsung dari program dikerjakan oleh karena itu programer tidak dapat mengklaim bahwa programnyalah yang terbaik. Oleh karena itu harus selalu ada koordinasi antara programer dengan pengguna.

3. Kemampuan dan kondisi SDM (Brainware)

Kondisi saat menunjukkan bahwa kebanyakan (80%) masih muda (di bawah 40 tahun) dan separuh (40%) mempunyai S2 atau S3. Selain itu, kebanyakan (60%) mempunyai kualifikasi bidang sistem informasi dan ilmu komputer. Selebihnya hanya pengalaman dan pernah mengikuti non degree training dalam bidang jaringan komputer dan sistem informasi. Dilihat dari status kerja, 40% masih berstatus tetap dan 60% berstatus part time. Dalam rangka meningkatkan relevansi dengan tuntutan layanan yang lebih baik, dan manajemen internal yang lebih baik, UPT Puskom telah mengirimkan staffnya ke berbagai training untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang ilmu komputer dan teknologi informasi.
Staf teknisi jumlah dan kualifikasinya masih terbatas. UPT Puskom hanya memiliki 5 orang teknisi dan 3 (60%) orang diataranya belum pernah mengikuti training. Jumlah yang terbatas itu harus menangani berbagai masalah teknis bidang hardware, software dan network intranet dan Internet tingkat universitas. Staf teknisi di tingkat fakultas memang sebagain tersedia namun kerjasama dengan teknisi di UPT Puskom belum otpimal. Hal ini terjadi karena kemampuan staf teknis fakultas di bidang network masih terbatas. Di samping itu koordinasi antar teknisi UPT Puskom dan fakultas/program sarjana yang pengelolaannya melibatkan birokrasi universitas, belum terdefinisikan dengan jelas.
Staf operasionalisasi di bidang administrasi ditangani oleh 3 (tiga) orang staff administrasi dan seorang kasubbag. Secara umum jumlah tersebut sebenarnya cukup memadai untuk menangani masalah keadministrasian. Namun skill tertentu di bidang keadministrasian umumnya dan skill yang berhubungan dengan masalah IT literacy perlu ditingkatkan. Staf Administrasi perlu paham tentang Sistem Informasi Manajemen berbasis teknologi informasi.
a. Definisi Performance
Implementasi sistem informasi merupakan kesatuan dari beberapa kegiatan yang terpisah-pisah. Ibarat sebuah bangunan maka butuh tenaga khusus untuk pengerjaan bidang gedung, perkayuan, taman dan pengecetan misalnya. Maka di sistem informasi pun membutuhkan tenaga-tenaga khusus untuk menghasilkan output yang terbaik.
b. Pengukuran Performance
Pengukuran kinerja dari staf dilakukan dengan melihat hasil kerja selama ini. Untuk bidang teknis di lapangan kinerja dapat dikatan memenuhi syarat apabila kondisi jaringan bida berjalan dengan lancar dan stabil. Bidang pemrograman bisa dikatakan berhasil apabila telah dapat membuat dan menerapkan program yang dibutuhkan dan dapat dijalankan dengan baik. Analis bertugas melakukan pengujian dan penjaminan mutu/kualitas dari sistem jairngan maupun program yang telah dikerjakan oleh programer. Integrasi dari komponen-komponen tersebut akan menghasilkan satu tim kerja yang solid dan handal.
c. Target Performance
Pengamatan dan analisia data/fakta di lapangan, UPT Puskom telah melakukan penyebaran angket kebijakan pengembangan sistem informasi di Unsoed, kepuasan pengguna terhadap layanan Internet dan network, kualitas e-Sia. Dengan menyebar angket UPT Puskom akan memiliki faktor koreksi dalam melihat kenyataan/fakta di lapangan sebagai pembanding.
Kebijakan pengembangan teknologi informasi Unsoed telah dijabarkan dalam dokumen penjaminan mutu akademik, sejauh mana kebijakan tersebut direspon oleh unit-unit fakultas. Berdasarkan hasil tabulasi angket menyatakan 45% telah memiliki rencana program pengembangan sistem informasi (teknologi informasi), 23% telah mengalokasikan anggaran secara khusus untuk pengembangan sistem informasi, dan 32% telah mengalokasikan anggaran secara khusus untuk langganan Internet.
Informasi tersebut menandakan bahwa fakultas sudah merespon kebijakan pengembangan teknologi informasi yang telah digulirkan dan fakultas sudah merasa perlu pemanfaatan teknologi informasi.
d. Reward dan Punishment
Reward
Selain di UPT Puskom sebagai pelaksana sistem informasi juga diterapkan di fakultas-fakultas. Apabila implementasi sistem informasi di UPT Puskom dapat berjalan dengan baik maka akan mempermudah SDM di fakultas untuk melaksanakan sistem tersebut, karena dalam hal ini pusat dari sistem tersebut dilaksanakan di UPT Puskom. Reward untuk staf yang bekerja dengan baik sesuai prosedur yang ditetapkan akan diberikan bonus dan tunjangan-tunjangan. Mereka juga diberikan promosi untuk jabatan tertentu.
Punishment
Apabila sistem yang dilaksanakan tidak dapat berjalan dengan sempurna maka hal tersebut sangat mempengaruhi kredibilitas dan kepercayaan baik dari internal Unsoed, masyarakat maupun mahasiswa dan orang tua mahasiswa mengenai penerapan teknologi di Unsoed yang masih belum berjalan dengan baik. Sebagai punishment staf yang tidak memenuhi persayaratan maupun target pekerjaan nantinya akan dievaluasi dan dapat diberikan teguran, peringatan tertulis maupun mutasi.

I. JUDUL

“Perlindungan Hukum Konsumen PLN di Indonesia”

II. LATAR BELAKANG

Persoalan konsumen adalah masalah yang sehari-hari ada depan mata kita. Aneka ragam bentuknya, dari soal kenaikan BBM, gas elpiji, kenaikan tarif telepon maupun listrik yang byar pet. Masalah konsumen merupakan masalah rakyat banyak dan tidak cukup hanya ditangi oleh satu lembaga saja, seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLKI). Dari sekian banyak masalah konsumen yang tengah dihadapi oleh masyarakat salah satu yang saat ini sedang kita alami bersama adalah adanya pemadaman listrik secara bergilir.

Kewajiban utama pelanggan PLN adalah membayar rekening listrik tepat pada waktunya. Sebaliknya pelanggan PLN berhak mendapatkan tenaga listrik secara berkesinambungan dengan keadaan baik. Bahkan apabila terjadi gangguan, pelanggan PLN berhak mendapatkan pelayanan untuk perbaikan terhadap gangguan penyediaan tenaga listrik atau penyimpangan terhadap mutu tenaga listrik yang disalurkan. Idealnya antara hak dan kewajiban berjalan secara pararel. Pelanggan membayar listrik tepat waktu sekaligus pelanggan juga mendapatkan pelayanan kebutuhan listrik secara optimal.

Kondisi yang terjadi dewasa ini adalah disaat pelanggan belum mendapatkan pelayanan dengan baik, PLN berdasar dengan Keppres No. 67 justru memperberat kewajiban pelanggan dengan menyesuaikan tarif dasar listrik (TDL). Bisa dipahami apabila pelanggan begitu peka ketika PLN menaikkan tarif listrik. Hal tersebut diperparah dengan adanya kebijakan pemadaman listrik secara bergilir.

III. PERMASALAHAN

Soal mutu layanan PLN dari penelitian yang dilakukan YLKI memang belum begitu menggembirakan. Penelitian pernah dilaksanakan di wilayah kerja PLN Distribusi Jakarta yang berlangsung selama dua bulan. Adapun yang menjadi kelompok sasaran penelitian adalah pelanggan rumah tangga. Responden diambil secara acak lengkap karena diasumsikan tingkat keragaman data yang tinggi, karena jaringan PLN distribusi Jakarta merupakan jaringan satu sistem.

Dalam hal mutu pelayanan PLN dari 250 responden di luar keluhan yang lain, ada 174 keluhan (32%) berhubungan dengan pembayaran rekening listrik, 115 keluhan (21%) kelambanan merespon gangguan dan pemadaman listrik, 108 keluhan (20%) keluhan dengan pencatatan meteran listrik. Sisanya menyebar secara merata ke dalam keluhan pemasangan baru, pemasangan instalasi listrik dan penambahan daya.

Dari 174 keluhan tentang pembayaran rekening listrik, 114 responden (45,6%) mengeluhkan tentang petugas yang tidak mengembalikan kelebihan uang pembayaran dan selalu membulatkan tagihan ke atas. Ada 36 responden (14%) mengeluhkan tentang petugas pembayaran rekening yang kuang simpatik, 10 responden (4%) mengeluh tentang jumlah yang dibayarkan tidak sesuai dengan beban yang dipakai dan 5 responden (2%) mengeluh soal denda yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sisanya mengeluh tentang denda yang begitu besar, antri pembayaran yang kacau dan rekening yang tertukar.

Pelayanan pengaduan gangguan listrik termasuk pemadaman juga menjadi keluhan banyak responden. Ada 115 responden yang mengeluhkan hal tersebut, 49 responden (19,8%) mengeluhkan tentang jarak perbaikan yang lama, 32 reponden (12%) keluhan perbaikan gangguan yang kurang simpatik. Soal pelayanan telepon gangguan yang tidak berfungsi, baik telepon selalu sibuk maupun telepon masuk tetapi tidak diangkat ada 13 responden (5%), keluhan soal birokrasi yang berbelit-belit ada 12 responden (4,8%) sisanya mengeluhkan soal petugas yang meminta biaya tambahan , pelayanan tidak memuaskan dan perbaikan tidak tuntas.

Sama dengan pelayanan pengaduan gangguan untuk pencatatan meteran juga belum memadai. Dari 108 pelanggan yang mengeluhkan hal tersebut, 36 responden (14,4%) mengeluh tentang petugas yang tidak mencatat meteran secara rutin tidak setiap bulan. Kemudian disusul dengan petugas yang tidak memakai tanda pengenal atau seragam, 35 responden (14%). Keluhan soal pencatatan dilakukan tidak sesuai dengan angka yang tertera pada meteran ada 31 responden (12,4%). Sisanya mengeluhkan soal cara kerja petugas yang tidak sopan / simpatik dan kartu meter yang penuh tetapi tidak kunjung diganti.

Untuk penambahan daya, ada 50 responden yang mengeluh terdiri dari keluhan tentang realisasi penambahan daya yang terlalu lama setelah permohonan diajukan, ada 22 esponden (8,8%). Kemudian disusul dengan keluhan soal birokrasi yang berbelit-belit dan ulah petugas yang meminta biaya tambahan masing-masing 10 responden (4%).

Ada 6 responden (2,4%) yang mengeluhkan biaya penambahan daya yang tidak sesuai dengan tarif. Sisanya keluhan tentang meteran baru yang dipakai merupakan meteran bekas.

Dari 250 responden, sebanyak 49 responden mempunyai keluhan soal permohonan pemasangan rekening baru. Ada 16 responden (7,2%) mengeluhkan birokrasi yang berbelit-belit, 11 responden (4,4%) mengeluhkan tentang persyaratan permohonan pemasangan baru yang terlalu banyak , 8 responden (3,2%) mengeluh tentang pembayaran pasang baru yang tidak sesuai tarif berlaku, 7 responden (2%) mengeluh tentang cara kerja petugas yang kurang simpatik. Sisanya berkisar soal keluhan daya yang tersedia habis, nyala lampu yang terlalu lama setelah mengajukan permohonan dan pekerjaan yang tertunda-tunda.

PLN menetapkan standar waktu pemadaman sebesar 24 jam per tahun atau 1.440 menit per tahun. Angka ini apabia di rata-rata standar 120 tiap bulan. Khusus untuk mengcover data pemadaman listrik kepada responden diminta mencatat jumlah pemadaman per hari selama dua bulan. Pemadaman dibedakan menjadi dua, pemadaman yang diberi tahu dan pemadaman tanpa adanya pemberitahuan dari pihak PLN.

Dari 250 responden hanya 53 responden yang tidak mengalami pemadaman listrik pada bulan pertama, sedangkan pada bulankedua meningkat menjadi 81 responden. Responden yang mengalami pemadaman sama dengan atau lebih rendah dari standar PLN (120 menit per bulan) untuk bulan pertama ada 129 responden (51,6%) dan bulan kedua sebesar 111 responden (44,4%). Sedangkan pemadaman yang terjadi di atas standar yang telah ditetapkan PLN (lebih dari 120 menit per bulan) untuk bulan petama ada 68 responden (27,2%) sementara bulan kedua terdapat 58 responden. Dari 197 responden yang menyatakan pemadaman pada bulan pertama, hanya 28% yang diberitahu sebelumnya kalau ada pemadaman, selebihnya tidak ada pemberitahuan. Untuk bulan kedua pemadamana yang tidak diberitahukan lebih besar mencapai 93,8%, sisanya hanya 8,2% saja yang diberitahukan.

Hasil penelitian ini terlalu dini untuk digeneralisir sebagai potret pelayanan PLN secara keseluruhan. Tapi sekurang-kurangnya bis menjadi acuan PLN dalam upaya untuk selalu memperbaiki pelayanan kepada pelanggan. Belum terciptanya hubungan timbal balik yang baik antara PLN dengan pelanggan telah menyebabkan banyak informasi dari PLN yang sebenarnya layak untuk diketahui oleh pelanggan tidak sampai ke tangan pelanggan. Boleh jadi banyaknya keluhan yang disampaikan oleh pelanggan tentang pelayanan PLN lahir dikarenakan PLN selama ini banyak tidak tahu akan informasi mengenai pelayanan PLN, akibat ketidaktahuan pelanggan tersebut tidak jarang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. tentu saja perbuatan ini tidak saja merugikan pelanggan, tetapi juga sangat merugikan PLN.

IV. TINJAUAN PUSTAKA

Belum adanya pedoman yang pasti, baik dari sisi konsumen dan PLN dalam merespon berbagai gangguan yang terjadi dalam penyelenggaran jasa kelistrikan, mendesak kebutuhan adanya standar mutu pelayanan PLN. Dari standar ini baik PLN maupun konsumen mempunyai acuan yang sama. Sehingga ada kejelasan gangguan-gangguan apa saja konsumen mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi. Sebaliknya bagi PLN juga mempunyai tanggung jawab yang jelas.

Undang-undang ketenagalistrikan. Dari aturan perundang-undangan yang ada setidaknya ada tiga peraturan yang dapat kita jadikan acuan. UU No. 15/1985 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 10/1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik dan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 02. P/451/M.PE/1991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistikan untuk Kepentingan Umum dan Masyarakat.

Dalam pasal 25 ayat (3) PP No. 10/1989 disebutkan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan PLN wajib :

1. Memberikan pelayanan yang baik;

2. Menyediakan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;

3. Memberikan perbaikan, apabila terjadi gangguan listrik;

4. Bertanggung jawab atas segala kerugian atau bahaya terhadap nyawa, kesehatan dan barang yang timbul karena kelalaiannya.

Disamping keempat kewajiban tersebut diatas menurut Pertauran Menteri Pertambangan dan Energi No. 02. P/451/M.PE/1991, Pasal 3 ayat (1) huruf e, PLN wajib memberikan kompensasi berupa reduksi apabila terjadi penghentian sementara penyaluran tenaga listrik, yang berlangsung terus menerus melebihi jangka waktu sampai 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) dengan ketentuan bahwa peraturan pelaksanaanya diatur Pengusaha dan disahkan Direktur Jenderal.

Apa yang diatur dalam ketiga peaturan tersebut sebenarnya sudah memberi dasar yang kuat tentang arti penting adanya standar mutu pelayanan PLN. Ada dua langkah yang dapat dilakukan sebagai penjabaran ketentuan diatas. Perlunya aturan pelaksanaan yang mengatur lebih detail ketentuan diatas dan mensosialisasikan peratruran tersebut kepada masyarakat luas.

Soal mutu keandalan tenaga listrik PLN misalnya harus ada batas-batas keandalan dan kriteria yang lebih jelas. Disini antara PLN dan konsumen harus ada rasa sling pengertian. PLN harus dapat memahami tuntutan konsumen akan kebutuhan kriteria mutu pelayanan yang jelas. Di sisi lain konsumen juga harus memahami tingkat kemampuan PLN dalam menyediakan tenaga listrik memang belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan seluruh lapisan masyarakat. Dan sedikit demi sedikit akan ditingkatkan.

Soal pemadaman listrik misalnya ada beberapa wilayah tertentu yang kualitas kenadalanya baik artinya sudah ditentukan pemadaman tidak boleh lebih dari 20 kali per pelanggan per tahun. Apabila di wilayah tersebut terjadi pemadaman di bawah 20 kali per pelanggan per tahun konsumen harus dapat memahami kemampuan PLN baru sebatas itu. Tetapi apabila pemadaman terjadi lebih dari 20 kali per pelanggan per tahun, disini sudah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dan konsumen berhak menuntut kompensasi kepada PLN. Dengan adanya standar mutu pelayanan PLN ada acuan yang sama antara PLN dengan konsumen. Hal ini penting ketika tejadi ketegangan hubungan antara PLN dengan konsumen soal mutu pelayanan PLN dapat diselesaikan berdasarkan tolok ukur yang objektif.

Menghitung Rekening Listrik. Salah satu informasi dari pelayanan PLN yang cukup penting untuk diketahui pelanggan adalah cara menghitung rekening listrik. Begitu seriusnya PLN terhadap kewajiban utama pelanggan ini sehingga pelanggan mengabaikan jika PLN tidak segan-segan memutus aliran listrik pelanggan.

Dari segi sistem tegangan penyambungan, pelanggan dapat digolongkan menjadi tiga kelompok. Pelanggan tenaga listrik tegangan rendah (TR), pelanggan tenaga listrik tegangan menengah (TM) dan pelanggan tenaga listrik tegangan tinggi (TT). Selain itu pelanggan PLn dibedakan lagi berdasarkan baas daya yang digunakan, ada yang menggunakan daya 450 VA (Volt Ampere) seperti yang dipakai untuk keperluan rumah tangga, ada pula batas daya 30.000 KVA (Kilo Volt Ampere) ke atas, seperti yang dipakai untuk keperluan industri besar.

Menurut Kepres No. 2 Tahun 1993 ada 24 golongan pelanggan PLN, ke 24 golongan PLN tersebut antara lain : Pemakai kecil (S1), Badan Sosial Kecil (S2), Badan Sosial Besar Dikelola Swasta Tarif Komersial (SS-4), Rumah Tangga Kecil (R-1), Rumah Tangga Sedang (R-2), Rumah Tangga Menengah (R-3) dan Rumah Tangga Besar (R-4). Golongan lain : Usaha Kecil (U-1) Usaha Besar (U-3), Sambungan Sementara (U-4) Perhotelan, Industri Rumah Tangga, Industri, Gedung Pemerintah dan Penerangan Jalan Umum.

Total biaya yang harus dibayarkan pelanggan terdiri dari beberapa komponen :

1. Biaya Beban, yaitu biaya yang besarnya tetap dihitung berdasarkan daya tersambung. Biaya dikenakan untuk tiap KVA yang diperhitungkan setiap bulan.
2. Biaya Pemakaian, yang dimaksud dengan biaya pemakaian adalah biaya pemakaian energi, dihitung berdasarkan jumlah pemakaian energi diukur dalam KWH (Kilo Watt Hour), satuan energi listrik riil. Untuk pelanggan golongan R-1 dan R-2 perhitungan tarif biaya pemakaian dikenakan sistem blok. Artinya pemakaian untuk jumlah tertentu yaitu 60 jam pertama mendapat tarif lebih murah dan selebihnya dengan tarif lebih mahal. Untuk golongan S-4, SS-4, U-3, H-2, I-3, I-4, I-5, dan G-2 dikenal ketentuan tarif ganda yaitu pada kurun waktu 18.00 – 22.00 (disebut waktu beban puncak-WBP) dikenakan tarif lebih mahal dibanding tarif pemakaian luar waktu beban puncak (LWBP).
3. Biaya Kelebihan KVARH (Kilo Volt Ampere Hour). Satuan energi listrik reaktif. Biaya ini dikenakan untuk pelanggan golongan tertentu seperti usaha, hotel, industri dan gedung pemerintah Pelanggan tarif ini juga dikenai ketentuan ganda.
4. Biaya Trafo, khusus untuk pelanggan TM yang mendapat pasokan TR dan pelanggan TT yang mendapat pasokan TM.
5. Pajak Penerangan Jalan Umum, dihitung berdasarkan peraturan daerah yang berlaku dimasing-masing wilayah. Sebagai contoh untuk wilayah DKI Jakarta dikenakan 3% dari Biaya Beban dan Biaya Pemakaian. Pajak ini dipungut oleh PLN untuk selanjutnya disetor kepada Kas Pemerintah Daerah.
6. Biaya Materai, yang besarnya disesuiakan dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun besarnya biaya beban, biaya pemaikaian, dan biaya kelebihan pemakaian KAVRH ditetapkan pemerintah berdasarkan Keppres No. 67/1994.

Contoh :

Nyonya Heni pelanggan PLN golongan R-2 dengan daya tersambung 2.200 VA. Stand KWH meter yang tercatat pada akhir Juni 2008 adalah 070100 dan yang dicatat akhir bulan Juli 2008 adalah 06900. Berapa rekening yang harus dibayarkan pada perode tersebut ?

Jawab : Harga jual tenaga listrik untuk golongan R-2 dengan batas daya 501 VA s.d 2.200 VA untuk biaya beban Rp. 4.020,- per KVA per bulan. Biaya pemakaian kurang dari atau sama dengan 60 jam nyala per bulan Rp. 95,50 /KWH untuk pemakain lebih dari 60 jam nyala per bulan Rp. 147 /KWH.

Pemakaian KWH = 070100 – 069600 = 500 KWH

1. Biaya Beban = 2.200 VA x Rp. 4.020 /KVA = 2,2 KVA x Rp. 4.020 /KVA = Rp. 8.844 dibulatkan menjadi Rp. 8.845,-
2. Biaya Pemakaian Blok I = 60 jam x 2,2 x Rp. 96,50 = 132 x Rp. 96,50 = Rp. 12.738 dibulatkan menjadi Rp. 12.740,-
3. Biaya Pemakaian Blok II = (Pemakaian Total-Pemakaian Blok I) = (500-132) x Rp. 147 = 386 x Rp. 147 = Rp. 54.096 dibulatkan menjadi Rp. 54.095,-

Biaya Beban + Biaya Pemakaian = Rp. 75.680,- Pajak Penerangan Jalan Umum = 3% x Rp. 75.680 = Rp. 2.270,-

Total Rekening yang harus dibayarkan Rp. 77.950,-

Menurut pasal 4 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 76/K/49/M.PE/1993 pelanggan diwajibkan membayar atas pemakaian tenaga listrik setiap bulan. Tidak boleh dengan cara mencicil. Pembayaran rekening listrik disamping dapat dilakukan di loket pembayaran (payment point) yang dikelola bekerjasama dengan 19 bank pemerintah dan swasta juga dapat dilakukan melalui lalu lintas giral. Pada saat ini ada 43 bank swasta yang telah mempunyai ikatan kerjasama dengan PLN menyediakan fasilitas bagi nasabahnya berupa pelunasan tagihan listrik yang dipotongkan pada account number pelanggan PLN. Pelanggan tidak perlu berdesak-desakan antri di loket pembayaran yang konvensional. Adapun tempat dan waktu pembayaran telah ditentukan bagi masing-masing pelanggan dari tanggal 1 sampai dengan 20 setiap bulan. Lewat dari waktu tersebut pelanggan akan dikenakan sanksi berupa Biaya Keterlambatan (BK) besarnya Rp. 2.500 per bulan untuk golongan tarif I, Rp. 25.000,- untuk golongan tarif II dan 3% dari jumlah tagihan untuk golongan tarif III.

V. ANALISIS

Mendesak adanya standar mutu pelayanan PLN. Kasus melonjaknya voltase listrik dari 220 volt menjadi 390 volt, berakibat rusaknya ratusan alat-alat listrik milik warga telah menimbulkan rekasi. Reaksi yang paling keras tentu aja dari warga yang menjadi korban kejadian tersebut. Kemudian PLN selaku penyelenggara jasa kelistrikan dan juga telah melahirkan berbagai komentar dari para pakar hukum.

Dari berbagai reaksi tersebut sebenarnya inti pokok persoalannya pada hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam hal ini PLN selaku produsen jasa kelistrikan dan warga selaku konsumen. Reaksi konsumen untuk menuntut rugi misalnya merupakan pencerminan dari adanya keadaran bahwa sebagai konsumen mereka punya hak. Sebaliknya sikap tegas PLN akan memberi ganti rugi kepada konsumen lebih jauh lagi apabila peristiwa yang serupa terulang kembali, memotong gaji pejabat PLN adalah cerminan sikap tanggung jawab PLN sebagai penyelenggara jasa kelistrikan.

Kondisi ideal hubungan antara PLN dengan pelanggan adalah keduanya melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing tanpa harus ada paksaan atau tekanan dari pihak ketiga. Namun demikian kalau kita teliti lebih jauh reaksi kedua belah pihak (PLN dan pelanggan) sebenarnya lebih bersifat reaksi yang spontan. Bukan merupakan sikap yang didasari pada aturan transparan yang mengharuskan mereka bersikap seperti apa yang mereka lakukan dalam merespon kejadian-kejadian tersebut.

Dari sisi konsumen, mereka menuntut ganti rugi dilatar belakangi oleh :

1. Sebagai warga masyarakat menengah ke bawah alat-alat rumah tangga yang rusak akibat adanya gangguan dan pemadaman listrik mendadak memiliki nilai ekonomi yang tinggi;
2. Mereka berontak menuntut ganti rugi ketika dihadapkan pada situasi penderitaan dahsyat sebuah gejala umum perilaku konsumen di Indonesia.

Sikap konsumen berani menuntut rugi ini masih perlu di uji konsistensinya, manakala sebagai konsumen jasa kelistrikan dihadapkan pada kasus pelanggaran yang tingkat gradasinya lebih rendah, seperti kasus :

1. Tigginya frekuensi pemadaman listrik;
2. Kasus labilnya voltase listrik walaupun tidak sampai merusak alat-alat elektronik tetapi telah menjadikan alat-alat tersebut tidak berfungsi secara optimal.

Dari sisi PLN sikap tegasnya untuk menggantirugi kepada konsumen dilatarbelakangi oleh :

1. Tingkat gangguan pelayanan listrik sudah sampai pada batas, dimana penyelesainya tidak cukup hanya dengan meminta maaf;
2. Kasus ini sudah tersebar luas ke masyarakat melalui media massa. Bentuk reaksi PLN dalam menanggapi kasus ini sangat berpengaruh terhadap citra PLN di masyarakat.

Sikap tegas PLN mengganti rugi kepada masyarakat, juga masih perlu diuji, khususnya dalam menanggapi peristiwa sejenis di masa yang akan datang. Apakah PLN juga akan mengganti rugi terhadap berbagai gangguan-gangguan kecil yang sering dialami oleh konsumen. Seperti tingginya frekuensi kasus pemadaman dan lain-lain.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Kewajiban utama pelanggan PLN adalah membayar rekening listrik tepat pada waktunya. Sebaliknya pelanggan PLN berhak mendapatkan tenaga listrik secara berkesinambungan dengan keadaan baik. Bahkan apabila terjadi gangguan, pelanggan PLN berhak mendapatkan pelayanan untuk perbaikan terhadap gangguan penyediaan tenaga listrik atau penyimpangan terhadap mutu tenaga listrik yang disalurkan.

2. PLN menetapkan standar waktu pemadaman sebesar 24 jam per tahun atau 1.440 menit per tahun. Angka ini apabila di rata-rata standar 120 tiap bulan. Pemadaman dibedakan menjadi dua, pemadaman yang diberi tahu dan pemadaman tanpa adanya pemberitahuan dari pihak PLN. Dari hasil penelitian pemadaman tanpa pemberitahuan/mendadak relatif lebih tinggi.

3. Belum terciptanya hubungan timbal balik yang baik antara PLN dengan pelanggan telah menyebabkan banyak informasi dari PLN yang sebenarnya layak untuk diketahui oleh pelanggan tidak sampai ke tangan pelanggan.

4. Belum adanya pedoman yang pasti, baik dari sisi konsumen dan PLN dalam merespon berbagai gangguan yang terjadi dalam penyelenggaran jasa kelistrikan, mendesak kebutuhan adanya standar mutu pelayanan PLN. Dari standar ini baik PLN maupun konsumen mempunyai acuan yang sama.

5. Kewajiban PLN antara lain : memberikan pelayanan yang baik, menyediakan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, memberikan perbaikan, apabila terjadi gangguan listrik, bertanggung jawab atas segala kerugian atau bahaya terhadap nyawa, kesehatan dan barang yang timbul karena kelalaiannya

SARAN

Dalam menjaga keberlangsungan roda perekonomian, konsumen menduduki posisi yang cukup penting. Namun ironisnya sebagai salah satu pelaku ekonomi kedudukan konsumen sangat lemah dalam hal perlindungan hukum.

Beberapa agenda yang dapat dilakukan untuk memberdayakan konsumen antara lain

1. Mengubah format politik ekonomi

Perlindungan konsumen mensyaratkan adanya pemihakan kepada yang lemah/konsumen. Dan setiap keputusan menyangkut hajat hidup orang banyak harus berorientasi kepada kepentingan publik.

2. Adanya lembaga dalam struktur kekuasaan yang secara khusus menangani perlindungan konsumen.

Kasus di Indonesia di tengah sengketa konsumen yang semakin tinggi beban YLKI semakin berat karena belum adanya instansi dalam struktur kekuasaan yang menangani masalah perlindungan konsumen. Sebagai perbandingan di negara tetangga Malaysia urusan perlindungan konsumen dalam struktur kekuasaan dijabat level menteri, yaitu Kementerian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen.

3. Mendesak adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen

a. Beban Pembuktian Terbalik

Dalam sengketa konsumen menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku dewasa ini apabila konsumen mengajukan gugatan konsumenlah yang harus membuktikan. Ketentuan tersebut sangat tidak akomodatif dlam menampung kepentingan konsumen.

b. Gugatan Kelompok (Class Action)

Dalam sengketa konsumen pada umumnya korban bersifat massal. Menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku, untuk mengajukan gugatan ganti rugi setiap korban harus membuat surat kuasa khusus kepada pengacara.

c. Small Claim Court

Dalam sengketa konsumen tidak jarang nilai nominal sengketa sangat kecil. Kasus air minum dalam kemasan tercemar misalnya, kadang nilainya Cuma seribu rupiah. Sistem peradilan belum dapat mengakomodasi sengketa-sengketa yang nilai nominal kasusnya relatif kecil, termasuk sengketa konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

www.suarakonsumen.com

Sudaryatmo, SH, Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Kenaikan BBM merupakan politik yang berdampak menekan kehidupan rakyat banyak. Rakyat yang sudah menderita dengan berbagai ragam kenaikan harga bahan pokok sebelumnya, kini mereka harus menerima penderitaan lagi dengan kenaikan harga BBM. Tetapi dengan adanya BLT walaupun hanya untuk 7 bulan, tetapi itu bisa melegakan hati untuk sementara. Tujuannya agar rakyat merasa berhutang budi pada pemerintah.
Efect domino karena kenaikan BBM ini oleh pemerintah hanya dikompensasi melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan disalurkan kepada masyarakat miskin yang tersebar di kota besar. Dengan hanya Rp. 300 ribu rupiah, rakyat yang dikategorikan miskin ini rela antri berjam-jam, berdesak-desakan bahkan ada yang sampai baku hantam berebutan untuk mendapatkan bagian. Sudah dikemanakan harga diri bangsa ini rakyat disuruh meminta-minta. Apakah tidak ada program lain yang bersifat mendidik, padahal pakar-pakar ekonomi berserakan di republik ini. Diperparah dengan data tentang kemiskinan itu sendiri yang tidak jelas.
Apakah dengan BLT semua rakyat miskin dapat terbantu? Departemen sosial sendiri menyatakan bahwa 3 tahun silam efektifitas BLT hanya sekitar 54,96 persen, sementara hanya sekitar 45% rumah tangga miskin penerima BLT menyatakan bahwa bantuan itu meringankan beban hidup mereka yang kian berat pasca kenaikan harga BBM 2005.

Pembatasan BBM hanya mungkin diterapkan pada BBM bersubsidi. Kurva di samping menunjukkan pilihan bundel konsumsi seorang pada tiga situasi yang diwakili oleh tiga warna garis anggaran dan kurva indiferen. Warna hitam mewakili situasi subsidi penuh seperti saat ini. Warna merah mewakili situasi di mana seluruh subsidi BBM dicabut, sehingga konsumen mengurangi konsumsi BBM maupun komoditas lain akibat efek pendapatan. Kebijakan kuota pembelian BBM bersubsidi membuat konsumen tersebut masih menghadapi harga biasa (garis anggaran awal) hingga level kuota, kemudian setelahnya menghadapi harga non-subsidi (garis anggaran biru).
Grafik berikut menggambarkan respon jangka pendek individu akan mekanisme kuota subsidi harga BBM. Konsumen A yang biasa mengkonsumsi BBM kurang dari kuota pada harga bersubsidi tidak akan merubah perilaku konsumsinya. Konsumen B dan C akan mengurangi konsumsinya daripada saat menikmati harga subsidi. Hanya saja, konsumen B akan berhenti konsumsi tepat pada kuota sehingga masih menikmati harga subsidi. Sedangkan konsumen C tetap mau mengkonsumsi lebih dari kuota.
Pertanyaan yang mungkin timbul dengan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM sebagai solusi terakhir yang efektif yaitu:
1. Kekurangan subsidi BBM apakah bisa ditanggulangi dengan meminimalisir kebocoran negara khususnya disektor birokrat dan politik
2. Benarkah APBN komposisinya adalah 60% untuk politik dan 40% dibagikan untuk lainnya seperti pendidikan, kesejahteraan, hingga yang terkecil (mungkin) militer?
3. Apakah benar indonesia sangat boros energi? mengingat pertumbuhan perkenomian real tidak signifikan dibanding makro, jadi boros berdasarkan ukuran apa ?
4. Jika tidak boros, siapa yg boros? atau apakah adanya hambatan regulasi untuk meningkatkan produksi energi sehingga permintaan energi dianggap boros dikarenakan mandeknya produksi?
5. Benarkah tidak ada keuntungan sama sekali dari kenaikan BBM dunia untuk Indonesia? sehingga tidak mampu membantu kesejahteraan indonesia sehingga diperlukan pemangkasan subsidi demi BLT tercinta?
6. Apakah karena utang RI menumpuk sehingga keuntungan buat bayar utang? lalu kalau diberitakan utang menurun mengapa muncul ORI dan yang lainnya ?
7. Apakah jumlah nominal BLT tidak dapat diambil dari pos seperti dari Depsos? Jadi apakah fungsi Depsos hanya mendata saja ?
8. Mengapa harus naik BBM dulu baru BLT dikeluarkan kenapa tidak dari awal tanpa menunggu kenaikan BBM dan apakah dengan nilai yg diturunkan bisa dalam bentuk program bantuan yg sifatnya pemberdayaan? dan kenapa tidak semua nilai subsidi tersebut turun atas nama BLT ?
8. Apakah dalam tema penghematan semua aspek mendukung? lalu apakah benar DPR diminta oleh pemerintah untuk hemat anggaran 20% kemudian dalam perkembangannya DPR menyetujui menjadi 10%? Mengapa angka 20% yg muncul? Mengapa tidak lebih dari 20%?
9. Bagaimana kita dapat mengakses laporan keuangan negara? Apakah bentuknya tertutup? atau hanya disadurkan dalam garis besar? Kepada siapa saya dapat mengajukan permintaaan laporan keuangan tersebut?

C. SOLUSI

Ambil BLT-nya, tolak kenaikan BBM-nya, mungkin itu barangkali kata yang pantas dilakukan oleh rakyat. Penderitaan dan kemiskinan tidak akan menstimulasi rakyat untuk menolak program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang segera akan diluncurkan, namun rakyat juga tidak akan senang dengan kenaikan BBM. Sebab kenaikan BBM tentu saja akan semakin memberatkan kehidupannya.
Kebijakan kenaikan BBM disertai dengan dikeluarkannya Bantuan Lansung Tunai (BLT), kalau kita perhatikan selalu pemerintah menjalankan dua “mata pisau”, pertama, politik menekan, kedua, melindungi. Kebijakan itu mengingatkan kita pada masa-masa kolonial Belanda dulu. Kalau kita coba raba kebijakan politik ini, tentunya akan menyasar dua hal juga. Pertama, supaya rakyat makin menderita, kedua, pemerintah ingin dinilai baik hati oleh rakyat. Oleh karena kebijakan kenaikan BBM berbarengan dengan itu dikeluarkan juga kebijakan BLT.
Bantuan yang diberikan pada orang miskin juga tidak tepat bila dilakukann sebelum harga BBM naik. Hal ini dikarenakan jika diberikan sekarang maka ketika harga BBM naik maka masyarakat miskin tersebut akan kewalahan dan bisa saja dana tersebut sudah habis ketika harga BBM dan harga bahan pokok naik.
Menaikkan harga BBM jelas tidak tepat karena sekarang ini negara kita juga mengalami krisis pangan yang mengakibatkan harga bahan-bahan pokok mengalami kenaikan. Jika pemerintah menaikkan harga BBM maka akan terjadi stagflasi (kenaikan harga dari sisi penawaran agregat) akibat kenaikan harga BBM dan stagflasi akibat kenaikan harga bahan pokok yang disebabkan krisis pangan. Maka akan terjadi kenaikan harga yang lebih tinggi. Karena itu pemerintah tidak tepat menaikkan harga BBM di saat negara kita dalam kondisi sekarang ini (krisis pangan).
Pemerintah dapat melakukan kebijakan di bidang perpajakan untuk mengatasi defisit atau menarik investor dalam dan luar negeri untuk eksplorasi minyak di Indonesia atau mengadakan penemuan alternatif lain dari bahan bakar minyak dari dana investor tersebut. Dalamm hal pajak, maka pemerintah dapat menaikkan pajak untuk meningkatkan penerimaan negara sehingga dapat menutupi defisit. Efek dari menaikkan pajak ini akan lebih “soft” dibanding dengan menaikkan harga BBM (mengurangi atau mencabut subsidi). Kenaikan harga akibat pajak lebih kepada barang/jasa yang tidak mengacu pada kebutuhan pokok karena biasanya perusahaan yang dikenakan pajak yang besar tersebut adalah perusahaan yang tidak menjual barang-barang kebutuhan pokok. Jadi lebih baik pemerintah menaikkan pajak daripada menaikkan harga BBM.
Dalam mengatasi masalah efektifitas dari pemungutan pajak ini maka pemerintah harus membuat suatu undang-undang anti korupsi yang tegas dan keras. Undang-undang tersebut harus menghukum para koruptor dengan ancaman hukuman mati atau potong tangan dan kaki. Kenapa harus begitu? Hal ini dimaksudkan agar ada rasa takut seseorang untuk melakukan korupsi. Seseorang akan berpikir berkali-kali untuk melakukan korupsi karena mengingat hukuman yang akan diterimanya. Orang tersebut akan ragu untuk melakukan korupsi jika dia dihadapkan pada kesempatan untuk korupsi. Jadi cara ini lebih bersifat preventif (pencegahan). Apakah tidak ada orang yang korupsi kalau cara ini dilakukan? Pasti ada orang yang korupsi dengan cara melakukan penipuan, tapi cara ini akan meminimalisir terjadinya korupsi. Korupsi akan lebih sedikit terjadi dibanding kalau cara ini tidak dilakukan. Korupsi tidak hanya pada pajak saja, karena itu dengan undang-undang ini maka negara tidak akan merugi begitu banyak karena ulah kasus korupsi. Dengan begitu kas negara dapat lebih baik kondisinya kalau cara ini dilakukan.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM)

DOSEN : ALI ROKHMAN, PH.D

MAGISTER MANAJEMEN

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

TAHUN 2008

OLEH

IRFAN PRIAMBUDI

P2CC07108

ANGKATAN 21

PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KINERJA TIK UNSOED UNTUK MENUNJANG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

I. LATAR BELAKANG PENERAPAN SISTEM INFORMASI

I.1. Implementasi Sistem Informasi Manajemen di Unsoed

Sejarah pengembangan SIM Unsoed terkait erat dengan sejarah data processing (pemrosesan data) sebelum SIM Unsoed ditetapkan. Lebih dari sepuluh tahun yang lalu, pemrosesan data dilakukan secara manual menggunakan mesin ketik dan tersebar di tempat-tempat terpisah. Sejalan dengan perkembangan teknologi, penggunaan mesin ketik digantikan dengan komputer walaupun belum menggunakan sistem database terpadu. Pemrosesan data masih secara tradisional, tidak akurat, tidak terstruktur, sulit untuk dirubah, sulit dimonitor oleh pengambil keputusan, dan tidak komprehensif.

Mulai tahun 1995 Unsoed mengoperasikan Sistem Informasi Perguruan Tinggi (SIMPT) yang mempunyai 9 subsistem dan dikenal dengan nama SINAS DIKTI. Sistem ini mempunyai dasar teknologi 1970-an, berjalan di atas Local Area Network (LAN) dengan platform sistem operasi Novel Netware multiusers dengan pemrosesan data terpusat pada server. Ketika itu sistem ini diharapkan untuk mendukung tujuan dan fungsi sistem informasi manajemen pendidikan tinggi, sehingga pemrosesan data secara tradisional harus dirubah menjadi terkomputerisasi menggunakan SIMPT SINAS DIKTI. Pengoperasian sistem ini telah menyebabkan mobilisasi pengguna (operator data pada tingkat program studi, fakultas dan universitas) ke satu tempat terpusat (Puskom) yang melayani prosesing data, pemeliharaan dan pengembangan. Keadaan seperti ini cukup menguras tenaga dan waktu. Akhirnya, SIMPT SINAS DIKTI tidak dioperasikan lagi karena tidak memenuhi kebutuhan yang spesifik sistem informasi Universitas Jenderal Soedirman. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja SIM, Rektor Unsoed telah menerbitkan Surat Keputusan No Kept 76/PT 30. H/A.1996, pada 29 April 1996 untuk membentuk organisasi pengelola dan pengembang sistem informasi. Surat keputusan ini memuat tentang struktur organisasi dari tim pengelola dan pengembang serta penyusunan buku manajemen informasi 1996/1997.

Idealnya, proses yang harus tersedia dalam implementasi sistem informasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

1. • Proses pendidikan (Academic)

   • Proses administrasi mahasiswa, staf dan dosen (Academic)

   • Proses aktivitas mahasiswa (Students)

   • Proses manajemen (Management)

   • Proses penelitian (Research)

   • Proses pengabdian kepada masyarakat (Providing Service to the Community)

   • Proses pengembangan karier lulusan (Graduate Carier Development)

   • Proses manajemen sumberdaya manusia, keuangan, dan peralatan (Resource Management)

Seluruh proses tersebut harus dikelola secara terpadu sehingga menghasilkan informasi yang relevant, valid, dan uptodate. Informasi yang dihasilkan dapat digunakan oleh aktor internal (dosen, mahasiswa, staf, pimpinan) dan eksternal aktor (pemerintah,industri,masyarakat,orangtua mahasiswa, dan alumni), perhatikan .

Saat ini, walaupun Unsoed telah mempunyai jaringan lokal yang menghubungkan hampir seluruh fakultas dan program studi, namun aksesibilitas SIM Unsoed masih sangat rendah (8%, 4 dari 53 program studi di tahun 2006 dan 30% pada bulan Maret tahun 2007), organisasi pengelola SIM Unsoed tidak berfungsi efektif, baru ada satu database terpadu yaitu database sistem informasi akademik, Jaringan Lokal Unsoed tidak stabil, sumberdaya manusia pengelola dan pengembang SIM masih sangat terbatas.

Sejak berdirinya hingga kini pada usianya yang ke 44 tahun Unsoed telah jauh berkembang berkat dukungan dari pemerintah (lokal dan nasional), masyarakat dan asing. Perkembangan yang tercepat terjadi selama tujuh tahun terakhir sebagai hasil dari diperolehnya projek-projek pengembangan kompetitif seperti DUE Batch II, QUE, DUE-like, A1, A2, TPSDP dan SP4. Perkembangan yang cepat ini ditandai di antaranya dengan bertambahnya jumlah program studi dari 12 di tahun 1998 meningkat menjadi 53 di tahun 2006. Sebagai konsekuensi jumlah mahasiswa meningkat pesat dari 12816 di tahun 1998 menjadi 23000 di tahun 2006.

Pengembangan kampus Program Studi Teknik dipusatkan di Purbalingga di mana Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menghibahkan lahan seluas 11 hektar yang terletak sekitar 20 kilometer dari Kampus Purwokerto. Untuk kemudahan akses ke daerah pantai dan samudra, pengembangan Program Studi Ilmu kelautan dan Perikanan akan dipusatkan di Cilacap pada lahan seluas 10 hektar yang berjarak sekitar 80 kilometer dari Purwokerto.

Saat ini, Unsoed sedang mempersiapkan diri menuju status Badan Hukum Pendidikan (BHP) tahun 2010 di mana Unsoed akan menuju ke transisi sebuah lembaga pendidikan tinggi yang otonom, responsibel, akuntabel, responsif, progresif, kompetitif, dan berorientasi pada mutu. Guna mencapai semua itu, perlu didukung oleh proses yang bermutu tinggi dengan sistem informasi yang modern.

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) tercantum dalam Rencana Strategi Universitas Jenderal Soedirman tahun 1997-2010, yaitu dalam “Rencana Pengembangan Manajemen dan Organisasi” (item ke empat: Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Modern). Hal ini selaras dengan (HELTS) Higher Education Long Term Strategy dalam pengembangan sistem informasi.

Pengembangan sistem informasi Unsoed yang tercantum dalam Rencana Strategis Universitas Jenderal Soedirman telah ditindaklanjuti oleh pimpinan universitas dengan menjabarkannya dalam dokumen penjaminan mutu akademik yaitu Kebijakan Akademik, Standard Akademik yang telah disetujui oleh senat universitas pada tahun 2006.

Untuk mengimplementasikan kebijakan univeritas tentang pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, secara hukum tugas tersebut diemban oleh UPT Puskom Unsoed. Yang menjadi acuan adalah dasar hukum organisasi UPT Puskom yang terdapat dalam Organisasi Tata Kerja (OTK) Unsoed (Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 0166/0/1995 tertanggal 18 Juli 1995) dan Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soediran no 136/H23/OT/2007 dan no 137/H23/OT/2007. Tugas utama UPT Puskom adalah untuk mewadahi kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis data, penyajian informasi tentang hal yang berkaitan dengan implementasi pengelolaan Tridarma Perguruan Tinggi yaitu tentang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan kebutuhan akan sarana laboratorium komputer bagi program studi maka saat ini tugas UPT Puskom semakin diperluas yaitu menangani pengembanan jaringan In-Campus Connectivity (intranet), pengembangan Global Connectivity (Internet), pengembangan Website Unsoed, mail server, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi, layanan pemakaian laboratorium untuk program studi, pelayanan Internet untuk mahasiswa dan unit-unit kerja di Unsoed, menyelenggarakan pemagangan mahasiswa yang tertarik untuk mendalami bidang teknologi informasi.

Dengan semakin banyak dan komplek tugas dari UPT Puskom maka pimpinan universitas telah mengalokasikan dana berupa pengadaan perangkat keras maupun perangkat lunak bagi pengembangan UPT Puskom. Pada tahun anggaran 1998/1999 telah dikucurkan dana senilai Rp 544.498.000 berupa peralatan laboratorium komputer, pada tahun anggaran yang sama pula telah dikucurkan dana dari pinjaman ADB senilai Rp 1.751.012.000 berupa peralatan laboratorium komputer dan peralatan jaringan intranet/Internet. Pada tahun Anggaran 2003 Unsoed telah mengucurkan kembali dana sebesar Rp 23.000.000 dalam bentuk pengadaan perangkat lunak sistem registrasi dan Rp 95.000.000 dalam bentuk 1 buah komputer untuk server dan 4 komputer untuk client.

Pada tahun 2004 dan 2005 UPT Puskom mendapatkan dana hibah semi kompetitif SP4 sebesar Rp. 200.000.000 dan Rp 225.000.000 berturut-turut. SP4 telah mendanai pengadaan peralatan dan penyusunan aplikasi Sistem Informasi Akademik yang disebut dengan e-Sia. Keberhasilan hibah SP4 dapat dilihat dalam .

Outcome dari hibah semi kompetitif SP4 adalah database akademik yang terintegrasi yang didukung dengan ketersediaan data kepegawaian. Produktivitas pengelolaan administrasi akademik Unsoed menggunakan Sistem Informasi Akademik terintegrasi ditinjau dari pengguna sistem masih 8%. Untuk meningkatkan produktivitas tersebut perlu upaya untuk mempertahankan keberlangsungan Sistem Informasi Akademik yang sedang berjalan.

II. TINJAUAN PUSTAKA SISTEM INFORMASI

II.1. Pengertian Sistem

Ada dua kelompok pendekatan di dalam mendefinisikan sistem, yaitu pendekatan yang menekankan pada prosedurnya dan pendekatan yang menekankan pada komponen atau elemennya.Menurut Raymond Mc Leod (1993) sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Menurutnya, karakteristik dasar elemen-elemen sistem secara umum adalah input, transformasi, output, mekanisme kontrol dan tujuan.

II.2. Perancangan Sistem

Pendekatan sistem terstruktur menurut Jogiyanto (1990) adalah pendekatan pengembangan sistem yang dilengkapi dengan alat-alat (tools) dan teknik-teknik yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem sehingga hasil akhir dari sistem yang dikembangkan akan didapatkan sistem yang strukturnya baik dan jelas.
Setelah pendekatan sistem dipilih, langkah selanjutnya adalah perancangan sistem secara global. Perancangan sistem secara global dibuat untuk merepresentasikan sistem secara keseluruhan. Dalam merancang model dari sistem informasi dibuat model fisik dan model logika.

Model logika dari sistem informasi lebih menjelaskan pada user bagaimana kerja dari fungsi-fungsi pada sistem informasi secara logika. Model logika dapat digambarkan dengan menggunakan Data Flow Diagram. Sedang arus datanya dijelaskan menggunakan data dictionary (kamus data). Untuk menggambarkan kesatuan hubungan suatu entity digunakan Entity Relational Diagram (ERD), sedangkan model fisik menunjukkan pada user bagaimana penerapan sistem informasi tersebut bekerja secara fisik. Pengolahan data pada sistem informasi berbasis komputer dalam pelaksanaannya membutuhkan metode-metode dan prosedur-prosedur, dimana metode-metode dan prosedur prosedur tersebut merupakan bagian dari model informasi. Pada model informasi akan didefinisikan urutan-urutan kegiatan yang ada untuk menghasilkan output dari input yang ada.

II.3. Siklus Hidup Pengembangan Sistem

Siklus hidup pengembangan sistem adalah serangkaian aktivitas untuk
mengembangkan suatu sistem informasi yang baik dan sesuai dengan
keinginan atau kebutuhan user sehingga menghasilkan sistem yang diinginkan.
Menurut Burch (1992) siklus hidup pengembangan sistem ini terdiri dari enam
tahapan proses, yaitu: perencanaan sistem, analisis sistem, perancangan
sistem secara umum (konseptual), evaluasi dan seleksi sistem, perancangan
sistem secara detail (fungsional), dan implementasi. Empat tahap pertama
merupakan tahap awal pengembangan sistem, sedangkan dua tahap yang
berikutnya merupakan tahapan akhir pemgembangan sistem.
Setelah kondisi sistem dianalisa dan dievaluasi, sistem yang diusulkan
dapat dirancang. Untuk tahap perancangan sistem menurut Jogiyanto (1990)
mempunyai dua tujuan utama, yaitu:

a. Untuk memenuhi kebutuhan kepada pengguna sistem

b. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap
kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik lainnya yang terlibat.
Untuk mencapai tujuan ini, analis sistem harus dapat mencapai sasaran-sasaran
sebagai berikut:

a. Perancangan sistem harus berguna, mudah dipahami dan nantinya mudah
digunakan. Ini berarti bahwa data harus mudah diolah, metode-metode
harus mudah diterapkan dan informasi harus mudah dihasilkan serta
mudah dipahami dan digunakan.

b. Perancangan sistem harus dapat mendukung tujuan utama perusahaan
sesuai dengan yang telah didefinisikan pada tahap perancangan sistem,
yang dilanjutkan pada tahap analisa sistem.

c. Perancangan sistem harus efisien dan efektif untuk dapat mendukung
pengolahan transaksi, pelaporan manajemen dan mendukung pengambilan
keputusan yang akan dilakukan oleh manajemen.

Perancangan sistem harus dapat mempersiapkan rancang bangun yang terinci
untuk masing-masing komponen dari sistem informasi, yang meliputi data dan
informasi, penyimpanan data, metode-metode, prosedur-prosedur, personil,
perangkat keras, perangkat lunak dan pengendalian intern.

II.4. Informasi

Perbedaan yang prinsip antara data dan informasi adalah data
merupakan kenyataan atau fakta yang keberadaannya tidak dapat digunakan
langsung dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan informasi merupakan data yang telah diklasifikasikan serta diinterpretasikan. Sumbersumber
informasi terbagi ke dalam sumber primer dan sumber sekunder.

II.5. Sistem Manajemen Database

Sistem Manajemen Database menurut Courtney (1988) merupakan
kumpulan data yang saling berkaitan dan kumpulan program untuk mengakses
data tersebut. Pengumpulan data dilakukan untuk membentuk suatu database,
biasanya berisi informasi tentang suatu enterprise atau organisasi. Tujuan
utama dari sistem manajemen database adalah menyediakan lingkungan yang
nyaman dan efisien untuk pengambilan informasi antar database.
Desain database dibuat sedemikian rupa untuk menangani informasi
yang benar dan besar yang senantiasa berkembang secara berkala.
Manajemen data melibatkan pendefinisian struktur penyimpanan informasi,
penyediaan mekanisme pengolahan dan pemanfaatan informasi, penggunaan
informasi terhadap kerusakan, pencegahan pengaksesan oleh orang yang tidak
berwenang. Karena sangat pentingnya suatu informasi bagi kebanyakan
organisasi maka database mempunyai nilai yang tinggi.
Tujuan sistem database antara lain menghindari duplikasi dan inkonsistensi,
memudahkan akses data dan meningkatkan keamanan.

SIM yang terpadu sangat penting untuk mendukung pelaksanaan proses pendidikan tinggi. Dengan ketersediaan data yang akurat, reliable, dan uptodate, SIM akan meningkatkan produktivitas civitas academica dan manajemen pendidikan tinggi, efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya proses pendidikan. Oleh karena itu, meningkatkan SIM Unsoed agar mampu mengintegrasikan sistem informasi seluruh Universitas Jenderal Soedirman adalah hal yang sangat penting.

SIM akan menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan proses pendidikan melalui penyediaan data dan informasi secara berjenjang bagi mahasiswa, dosen, staf dan pimpinan universitas. Dalam kaitannya dengan itu, adalah yang penting untuk meningkatkan apresiasi terhadap SIM Unsoed sehingga pengguna merasa lebih mudah, cepat dan nyaman dalam mendapatkan informasi sehingga mereka akan terus menerus menggunakannya yang pada gilirannya akan menjamin keberlanjutan (sustainability) SIM Unsoed sendiri.

Keberlanjutan dari SIM Unsoed dalam mendukung pelaksanaan fungsi manajemen perlu dipertahankan. Kemajuan teknologi informasi yang demikian cepat harus diimbangi dengan peningkatan yang cepat juga dari kemampuan pengelola dan pengembang SIM Unsoed agar senantiasa mampu untuk menyediakan informasi yang bermutu tinggi.

1. Analisis SWOT

Kondisi Internal

Strengths teridentifikasi sebagai berikut :

1. Infrastruktur Sistem Informasi Unsoed telah tersedia, semua fakultas dan unit telah terkoneksi ke dalam LAN Unsoed dan Internet dengan UPT Puskom sebagai backbone [Network, Hardware]

2. Sistem Informasi Unsoed telah membangun perangkat lunak sesuai metodologi pengembangan perangkat lunak standard yang terdokumentasi, sebagian Business Process Sistem Informasi telah dibangun dan terdokumentasi [Software, Procedure, Rule]

3. Aplikasi Sistem Informasi Akademik telah diimplementasikan di sebagian besar fakultas di Unsoed, database terintegrasi untuk Sistem Informasi Akademik telah dibangun dan difungsikan, aplikasi Teknologi Database Multitier Database Application Technology telah dibangun, monitoring jaringan telah diterapkan (MRTG dan cek harian secara manual) [Software]

4. Account Bank untuk pembayaran biaya pendidikan seluruh program studi sudah menjadi satu dengan tingkat pengontrolan yang valid [Rule]

Weaknesses:

1. Unsoed kekurangan ahli Sistem Informasi [brainware].

2. Aktifitas system pada setiap organisasi belum terdokumentasikan [documented].

3. Pemanfaatan fungsi dan keterpenuhan database e-Sia masih rendah (5 dari 30 transaksi business process sub sytem akademik) dan hanya 5 dari 60 tables yang terpenuhi datanya oleh fakultas.

4. Kualitas komponen jaringan rendah dan tidak ada alokasi anggaran untuk pemeliharaan jaringan, tidak ada cadangan komponen jaringan sehingga konektivitas database terpusat di UPT Puskom [Network, Hardware].

5. Belum adanya standard operation procedure untuk pengelolaan jaringan, penggunaan aplikasi SIM, penggunaan komputer di Unsoed [SOP]

6. Listrik yang tidak handal menyebabkan jaringan tidak berfungsi secara normal (Voltase listrik tidak stabil).[infrastructure]

Kondisi Eksternal

Opportunities

1. Meningkatnya kesadaran pentingnya Sistem Informasi diseluruh manajemen Unsoed.

2. Kemajuan teknologi informasi yang mendorong pengembangan Sistem Informasi Manajemen kedalam jaringan global.

3. Sistem Informasi sudah digunakan sebagai satu kriteria akreditasi program studi yang diharapkan oleh BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi).

4. Meningkatnya permintaan kepada institusi perguruan tinggi tentang informasi yang valid dan cepat mengenai karir alumni dan keberadaannya di pasar kerja, waktu tunggu lulusan pertama kerja, dan relevansi antara latarbelakang pendidikan dengan pekerjaan. Hal tersebut dibutuhkan juga didalam akreditasi internasional.

5. DIKTI akan mengoperasikan jaringan INHERENT

6. Adanya tuntutan pembelajaran jarak jauh secara cyber untuk berkolaborasi dengan universitas/institut di dalam dan luar negeri.

Threats

1. Meningkatnya pembiayaan dan layanan yang diharapkan.

2. Meningkatnya tuntutan pengguna akan layanan dan peralatan yang lebih baik.

3. Gangguan petir/alam.

4. Serangan virus.

III. OUTPUT YANG DIHASILKAN

1. 1. 1. III.1. Pengembangan Sistem Informasi Akademik

Sejak tahun 1999 Unsoed telah memiliki jaringan intranet dengan peralatan wireless sebagai medianya. Jaringan intranet pada awalnya hanya digunakan untuk keperluan Internet (browsing, e-mail, chatting, ftp). Jumlah komputer yang terhubung ke intranet/Internet sejumlah 200 buah. Kinerja jaringan pada masa itu dianggap baik sehingga untuk tahun selanjutnya, yang perlu dikembangkan adalah perangkat lunak untuk keperluan Sistem Informasi Manajemen.

Pada tahun 2003 dikembangkan aplikasi Sistem Informasi Akademik berbasis web untuk mengatasi permasalahan layanan administrasi akademik universitas yang belum terintegrasi. Kontrak kerja telah ditandatangani dengan sebuah konsultan dari Jakarta, namun pengembangannya tidak tuntas dan gagal, hanya satu aplikasi yang dijalankan waktu itu adalah sub system registrasi dengan keterbatasan akses hanya di gedung registrasi dan server ditempatkan di gedung yang sama. Setelah dilakukan evaluasi terhadap arsitektur perangkat lunak tersebut, kelemahannya ada pada model yang digunakan yaitu model client-server. Model tersebut kurang baik untuk user yang banyak dan transaksi proses business yang bervariasi.

Dari kelemahan-kelemahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk membangun suatu aplikasi perlu dirumuskan terlebih dahulu model/program pengembangan sistem informasi beserta framework sistem informasi dalam tinjauan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Pada tahun 2003, UPT Puskom telah berdiskusi dengan tim kecil untuk membicarakan lokakarya Model Pengembangan Sistem Informasi Unsoed sesuai dokumen hasil rapat tertanggal 25 November 2003. Lokakarya yang direncanakan ditunda sampai batas waktu tertentu sehubungan dengan kesibukan anggota tim kecil. Anggota tim kecil merupakan staff dosen yang tersebar di berbagai fakultas.

Sehubungan dengan didapatnya hibah semi kompetitif SP4 oleh UPT Puskom tahun 2004, wacana lokakarya Model Pengembangan Sistem Informasi Unsoed di tunda dan mengajukan program kerja yang lebih pragmatis yang bisa langsung menyentuh ketertinggalan Unsoed dalam pengelolaan administrasi akademik berbasis komputer. Akhirnya diajukanlah Program SP4 berjudul “Meningkatkan Efisiensi dan Produktivitas Implementasi Perangkat Lunak Sistem Informasi Akademik dan Kepegawaian“. Proporsi pengadaan perangkat hardware dan software 60%, peningkatan kualitas staff 29% termasuk technical asistance, entri data awal dan perbaikan sistem 11%. Secara umum kegiatan SP4 yang menonjol adalah pengembangan software, dalam pengajuan SP4 rencana implementasi dan pelatihan penggunaan aplikasi dibiayai secara mandiri oleh Unsoed .

Dalam pengembangan perangkat lunak telah diterapkan metodologi prototyping, setiap tahap didokumentasikan dari mulai analisis, perancangan, dan programming. Model program yang dipilih adalah multitier, perkakas pengembangan yang dipilih berbasis desktop, DBMSnya interbase firebird. Namun untuk menghormati HAKI dan copyright maka mulai beralih kepada opensource/freeware, DBMSnya tetap interbase firebird, perkakas pengembangan beralih ke Java Technology, webservernya Tomcat atau Jboss. Peralihan dilakukan secara bertahap, aplikasi baru adalah aplikasi yang fungsinya belum ada didalam pengembangan awal.

Rencana pada akhir tahun 2006, semua perkakas sudah freeware dan opensource, DBMS akan beralih kepada Postgress. Perubahan DBMS telah diantisipasi sejak bulan Mei 2006, DBMS dirubah karena faktor kecepatan dan kelengkapan fungsi. Postgresql beserta lanjutannya masih bersifat opensource sedangkan interbase firebird stagnan dalam pengembangannya, adapun lanjutannya Interbase 7 dengan license.

Saat ini pengembangan aplikasi Sistem Informasi Akademik sudah masuk ke dalam bagian dari (Web Engineering) yaitu suatu rekayasa untuk membangun aplikasi berbasis teknologi web dengan pendekatan metodologi dan keilmuan sehingga didapatkan suatu perangkat lunak berbasis web yang berkualitas. Inti dari aplikasi Sistem Informasi Akademik berbasis web Unsoed menggunakan framework maupun bahasa pemrograman yang telah mengantisipasi skalabilitas, portabilitas, multiplatform, dan security.

III.2. Implementasi Sistem Informasi Akademik (e-Sia dan non e-Sia)

Sebelum adanya Sistem Informasi Akademik terintegrasi se-Unsoed yang disebut dengan e-Sia, beberapa fakultas telah menggunakan Sistem Informasi Akademik hasil pengembangan masing-masing yang kemudian disebut dengan non e-Sia. Program studi yang telah menggunakan e-Sia adalah Program Studi Administrasi Negara, Teknik Elektro, Teknik Sipil. Ketiga program studi tersebut menggunakan e-Sia melalui rapat bersama Pembantu Dekan I pada tanggal 24 November 2004.

Awalnya yang direncanakan untuk dijadikan sebagai percontohan adalah 5 fakultas yaitu Fakultas Peternakan, Fakultas ISIP, Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, Program Studi Teknik Elektro, Program Studi Teknik Sipil, Program Studi Bahasa&Sastra. Tahap pertama yang diujicobakan adalah Fakultas ISIP, Program Studi Teknik Elektro, Program Studi Teknik Sipil dan seluruh program studi di Fakultas Pertanian.

Hal yang paling kritis dalam implementasi e-Sia tersebut adalah konversi kodematakuliah dari sistem lama ke dalam sistem baru e-Sia. Konversi di Program Studi Teknik Elektro dan Teknik Sipil tidak mengalami masalah yang berarti mengingat semua perubahan tahun kurikulum seluruh tahun angkatan masih dapat ditelusuri oleh pengelola pendidikan di kedua program studi tersebut. Sedangkan untuk Fakultas ISIP dan Pertanian mengalami kendala, karena semua perubahan tahun kurikulum tidak serta merta diikuti dengan pengadministrasian yang baik dalam sistem lama, kadangkala perlakuan antara mahasiswa yang mengulang matakuliah dalam pemberlakukan kurikulum baru tidak dilakukan secara konsisten di rekam dalam database sistem lama.

Jelas ketidakkonsistenan tersebut merupakan kendala untuk implementasi e-Sia karena sulit untuk ditelusuri. Akhirnya Fakultas Pertanian memutuskan untuk menunda implementasi, Fakultas ISIP memutuskan untuk mengimplementasikan e-Sia khusus untuk Program Studi Administrasi Negara tahun angkatan 2005 sedangkan Fakultas Peternakan dan Bahasa&Sastra belum tersentuh sama sekali dalam ujicoba tersebut, apalagi fakultas tersebut belum terkoneksi ke jaringan intranet Unsoed. Pada perkembangan selanjutnya dengan terbentuknya Program Studi Farmasi pada tahun 2005, e-Sia digunakan di program studi tersebut.

1. 1. 1. III.3. Implementasi Sub System Registrasi (bagian dari e-Sia)

Sebelum e-Sia dibangun, Unsoed telah memiliki aplikasi registrasi yang digunakan untuk merekam pembayaran, pencetakan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). Namun karena keterbatasan dari aplikasi sebelumnya, dibuatlah aplikasi baru untuk registrasi yang mencakup pengelolaan student body mahasiswa, rekapitulasi registrasi untuk bagian keuangan universitas dan fakultas, pemotretan KTM on-line, pencetakan KTM, merekam mahasiswa yang cuti/lulus/do/keluar/meninggal. Sub system registrasi baru tersebut merupakan bagian dari e-Sia sehingga arsitekturnya merupakan bagian dari pengembangan e-Sia. Informasi dapat diakses dari seluruh Unsoed melalui intranet secara terpusat dengan letak server di UPT Puskom. Tanggungjawab perkerjaan telah dibagi(share), bagian keuangan memperhatikan tentang besaran pembayaran biaya pendidikan masing-masing program studi, bagian registrasi memperhatikan tentang tagihan pembayaran dan status mahasiswa, bagian Bependik fakultas memperhatikan mahasiswa yang yudisium, Bapendik universitas memperhatikan tentang pendaftaran wisuda, Pembantu Rektor II dapat mengamati dan membagi biaya SPP ke Fakultas sesuai dengan informasi yang didapat langsung dari e-Sia.

Penguatan untuk implementasi sub system registrasi selaras dengan implementasi e-Sia di seluruh Unsoed sesuai dengan rapat pada tanggal 25 November 2004. Namun pada akhirnya implementasi tersebut hanya berjalan di bagian registrasi, dan keuangan sedangkan fakultas belum menggunakan. Manfaat yang diperoleh adalah pengelolaan jumlah mahasiswa terdaftar (student body), rekapitulasi registrasi untuk bagian keuangan universitas dan fakultas, pemotretan KTM on-line, pencetakan KTM. Sedangkan mekanisme untuk merekam mahasiswa yang cuti/lulus/do/keluar/meninggal belum terimplementasikan sesuai rencana pengembangan, lihat dokumen GL01 tentang Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak Sistem Informasi Akademik Unsoed. Oleh karena itu sampai saat ini data student body antara registrasi dengan fakultas berbeda.

Dengan adanya aplikasi tersebut pekerjaan registrasi cukup terbantu, bagian keuangan universitas mendapat kemudahan untuk menentukan distribusi uang ke masing-masing fakultas. Namun perkembangan lebih lanjut operasional sub system registrasi mendapat gangguan beberapa kali berupa pengrusakan kabel LAN di gedung registrasi yang secara sengaja diputus sebanyak 2 kali pada tahun 2005, perusakan data nama mahasiswa, perusakan data mahasiswa aktif menjadi lulus. Perubahan data tersebut termonitor oleh logging system dari replikasi data sehingga administrator basis data bisa menelusuri terjadinya pengrusakan dimana dan kapan. Namun sangat disayangkan user account untuk keperluan pengubahan data mahasiswa tersebut bersifat umum sehingga belum diketahui siapa yang melakukan perubahan tersebut.

Perkembangan terbaru tentang pengelolaan registrasi yaitu berhubungan dengan rekening bank. Awalnya rekening bank untuk pembayaran pendidikan lebih dari satu. Kemudian pada tahun akademik 2005/2006 semester genap dibenahi dengan hanya satu rekening ke salah satu bank sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Pembantu Rektor II dengan Surat No. 0122/J23.2/PP/2006, tanggal 20 Januari 2006. Cara pembayarannya pun diubah menjadi langsung ke bank di seluruh Indonesia, Unsoed menerima data dasar pembayaran dari bank secara buka tutup. Walaupun sistem yang diterapkan belum on-line tetapi pengontrolan besarnya biaya pendidikan yang diterima Unsoed lebih valid dibandingkan sistem sebelumnya.

1. 1. III.3. Layanan Infrastruktur

Semua Fakultas dan sebagian besar program studi telah terhubung dalam jaringan, di mana Puskom menjadi backbone dari LAN/Intranet Unsoed. Meskipun demikian, sekarang berbagai masalah masih perlu untuk diatasi. Oleh karena itu, untuk menjamin berjalannya implementasi SIM Unsoed, semua masalah tersebut harus diidentifikasi, akar penyebabnya, akibat yang ditimbulkan dan alternatif solusinya.

IV. KUALITAS SISTEM INFORMASI

IV.1. Produktivitas Pengelolaan Administrasi Akademik Unsoed Menggunakan Sistem Informasi Akademik yang didukung oleh ketersediaan data kepegawaian ditinjau dari fungsi sistem.

Capain :

100% (registrasi, KRS,KHS, Jadwal, Nilai, Transkrip, SMS Gateway). Data kepegawaian masih belum tersedia lengkap (bobot 5% untuk 4 modul)

IV.2. Produktivitas Pengelolaan Administrasi Akademik Unsoed Menggunakan Sistem Informasi Akademik yang didukung oleh ketersediaan data kepegawaian ditinjau dari jumlah pemakai.

Capaian :

Fungsi sistem berkembang menjadi 95%, jumlah pengguna (4 : 53 ps)

IV.3. Kecepatan layanan administrasi akademik untuk keperluan transkrip akademik, informasi nilai, informasi IPK, rekapitulasi IPK, searching identitas mahasiswa, status mahasiswa, keuangan registrasi pembayaran ditinjau dari Akses informasi.

Capaian :

Pelayanan menjadi lebih cepat karena rata-rata klien dapat selesai melakukan proses kurang dari 5 menit.

Harapan dari terjaminnya kualitas sistem informasi

- Meningkatkan kualitas layanan intranet dan Internet

- Meningkatkan aksesibilitas SIMUnsoed

- Meningkatkan kinerja dan fungsi software e-SIA

- Pengembangan grand design Sistem Informasi Unsoed

- Peningkatkan kemampuan pegelola jaringan dan aplikasi sistem informasi akademik

- Pengembangkan Standard Operation Procedure

V. HAMBATAN DALAM PENERAPAN SISTEM INFORMASI

1. V.1. Hambatan yang teridentifikasi

Beberapa permasalahan mendasar yang teridentifikasi dalam kondisi nyata saat ini adalah :

• Kebijakan untuk megintegrasikan database belum diimplementasikan di seluruh program studi.

• Aplikasi belum diputuskan untuk dijalankan di seluruh Unsoed secara terintegrasi.

• Kebijakan universitas tentang pengembangan teknologi informasi belum di jabarkan dalam bentuk program-program teknis di unit pelaksana.

• Kemampuan dan jumlah SDM teknisi jaringan terbatas.

• Prosedur penanganan gangguan intranet, internet belum ada.

• Organisasi pengelolaan jaringan belum terdefinisi dan melembaga.

• Belum teralokasikan anggaran pemeliharaan jaringan dan komputer.

• Prosedur implementasi sistem informasi akademik belum ada.

• Peralatan komputer dan jaringan terbatas.

• Skill administrator database terbatas.

• Bandwidth kecil.

• Ketersediaan akses Internet terbatas.

• Rendahnya kesadaran bahwa Internet dibutuhkan untuk proses pembelajaran.

• Komando implementasi Sistem Informasi Akademik belum diformalkan.

• Fungsi aplikasi sia belum menyentuh kebutuhan dosen dalam proses pembelajaran.

• Belum semua program studi menggunakan aplikasi Sistem Informasi Akademik terintegrasi.

• Mahasiswa belum mengentri KRS langsung di komputer, artinya secara umum penyedia maupun pemakai data/informasi belum akses secara langsung di depan komputer.

• Data pembayaran belum menyeluruh digunakan sebagai syarat pengisian KRS.

• SOP penggunaan komputer di setiap unit belum ada.

• SOP penggunaan aplikasi belum ada.

• Belum ada sanksi atas penyalahgunaan data/informasi negara.

• Peralatan komputer dan jaringan sering rusak.

• Kualitas komponen jaringan rendah.

• Voltage listrik yang kurang stabil.

• Instalasi jaringan yang tidak sempurna.

• Serangan virus terhadap aplikasi.

• Gangguan Petir.

V.2. Dari hasil evaluasi pada Lokakarya Pengembangan Network Unsoed 31 Juni – 1 Juli 2005 diidentifikasi masalah yang sekarang dihadapi:

1. Komputer termasuk server untuk router di fakultas dan proxy di UPT Puskom sudah terlalu tua (Pentium 2 dan 3).

2. Komponen wireless yang tidak awet (<2th).

3. Sebagian besar hub mempunyai kualitas rendah (bukan switch hub).

4. Tingkat collision yang tinggi.

5. Voltase listrik yang tidak stabil di beberapa tempat.

6. Manajemen yang belum baik.

7. Struktur pengelolaan tidak melembaga dalam struktur organisasi unit/fakultas. Hal ini sering menyebabkan pemahaman yang keliru tentang pengelolaan network, seolah-olah network hanya tanggung jawab orang yang terlibat langsung dalam teknisi jaringan pada UPT Puskom.

8. Penganggaran peralatan network di unit/fakultas belum ada yang terencana, sehingga mengakibatkan kekurangan pasokan peralatan jika terjadi kerusakan alat-alat. Hal tersebut berdampak kepada putusnya koneksi intranet/Internet dan penyelesaian masalah yang lama.

9. Pemahaman beberapa pihak tentang gangguan jaringan masih keliru, kadangkala jika ada gangguan jaringan masih rancu untuk ditangani. Hal ini memunculkan pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kerusakan jaringan di unit/fakutas atau Puskom. Permasalahan tersebut mengakibatkan komplain langsung ke UPT Pusat Komputer, padahal permasalahan belum tentu menyangkut tugas dari UPT. Perlu diketahui bahwa orang yang bertugas di UPT Puskom untuk penanganan instalasi dan perbaikan jaringan hanya 3 orang.

10. Kerusakan omni access point karangwangkal di gedung Farmasi di daerah karangwangkal, kantor pusat di gedung ekonomi mempengaruhi unit/fakultas yang terkoneksi dengannya. Tetapi tanggung jawab instalasi dan pemeliharaan perlu dirumuskan.

11. Perlu organisasi e-Sia Universitas sampai Fakultas termasuk team pemeliharaan jaringan dan system

12. Server di fakultas belum beroperasi 24 jam

13. Kenapa internet sering sekali tidak connect ?

14. gangguan sangat sering terjadi, penanganan lambat, akses lama

15. jika ada gangguan yang dilaporkan ke puskom, respon sangat lambat

16. Internet bisa diakses setiap saat (tidak macet) & segera disosialisasikan ke prodi tentang sistem informasi akademik

17. Sistem wireless/hot spot agar bebas tikus/troubel kable, bisa diakses laptop, coverage luas

18. Perlu diadakan pelatihan bagi petugas khusus yang menangani gangguan internet sehingga setiap unit minimal ada

19. Bandwidth perlu ditambah agar akses dari unit-unit lebih cepat dan tidak bayar

20. Diadakan training untuk SDMnya dan menambah SDM di tiap-tiap ruangan untuk SIA

21. Web unsoed supaya selalu di up grade dan informasi untuk program-program studi baru supaya segera dimasukkan

22. Akses sering tidak connect, akses lambat,, usul : perbaiki jaringan dengan kapasitas lebih besar serta akses yang cepat, anggaran dari universitas untuk sistim-sistim informasi dan jaringan kami dari jurusan/program studi siap dengan komputer

23. Meningkatkan SDM baik administrasi maupun dosen. Karena sangat tergantung pada listrik hendaknya segera dicari solusi agar listrik tidak terlalu sering padam

24. pembuatan jaringan untuk sistem informasi akademik sangat perlu dikembangkan pada setiap fakultas/program sarjana, pembiayaan jangan dibebankan seluruhnya kepada fakultas/program sarjana

25. urutan prioritas layanan sistem informasi : pertama adalah pelayanan kepentingan mahasiswa, kedua pelayanan kepentingan dosen, ketiga pelayanan kepentingan jurusan.

26. agar unsoed tidak terlalu ketinggalan dengan perguruan tinggi lain mahasiswa bisa membayar SPP dari kota lain, mahasiswa dan org tua bisa melihat nilai dari kota lain tanpa mengurangi privasi (NIM mahasiswa sebagai password).

]]> http://irfanmmunsoed21.wordpress.com/2008/07/31/ujian-sim-irfan_p2cc07108/feed/ 0 irfanmmunsoed21 http://irfanmmunsoed21.wordpress.com/2008/07/12/tugas-sim-ali-rokhman-phd/ http://irfanmmunsoed21.wordpress.com/2008/07/12/tugas-sim-ali-rokhman-phd/#comments Sat, 12 Jul 2008 07:17:31 +0000 Irfan http://irfanmmunsoed21.wordpress.com/?p=8 ]]> Tugas SIM a.n
Irfan Priambudi
Susilo Budi P
Djumadi

Mohon maaf kepada Bpk. Dosen dan rekan-rekan, berhubung file disimpan di flashdisk dan pada saat akan di upload flashdisknya hilang jadi kita menggunakan file scan. Mohon maaf apabila terlalu kecil atau kurang jelas…terima kasih…

Blog juga dapat menjadi media untuk mengungkapkan usul, komentar dan uneg-uneg seorang siswa tentang sistem pengajaran yang ada di sekolah, sehingga pihak guru dan sekolah dapat meningkatkan kinerja mereka sesuai yang diharapkan para peserta didik dalam hal ini adalah siswa sekolah.

Kekuatan blog dalam dunia dalam dunia pendidikan

• Isinya bisa luas menyangkut banyak hal pengajaran
• Bisa dijadikan ajang belajar menulis untuk menuangkan ide
• Bukti portofolio seorang guru terkait profesionalitasnya
• Relatif lebih hemat biaya
• Menembus ruang
• Bebas aturan alias suka-suka yg nulis (yg ada hanya etika atau aturan tidak tertulis)
• Melepaskan kebiasaan formalitas untuk menghambur uang rakyat
• Pengembangan proses pembelajaran yang bervariatif

Blog sangat mudah pengelolaannya dibandingkan website. Bahkan untuk di wordpress.com jika belum berpengalaman dapat membaca cara nge-blog. Ini mudah untuk diikuti. Dengan adanya software blog editor yang bisa dipakai secara offline maka waktu koneksi bisa dipersempit dan hemat biaya jika harus membayar rekening telepon. Dibutuhkan koneksi internet tidak lebih dari 1 jam jika tulisan sudah dipersiapkan secara offline.

Blog sebagai media informasi dan promosi sebuah institusi

Dengan semakin berkembangnya zaman maka media komunikasi juga semakin berkembang salah satunya yaitu blog. Jika dahulu mengiklankan sebuah produk perusahaan dengan mengguakan media cetak atau pamflet dan poster yang mengelurkan biaya banyak, maka sekarang promosi sebuah produk dapat menggunakan sebuah blog yang murah meriah dan gratis. Blog juga dapat di jadikan sebagai media promosi seorang penulis untuk memasarkan bukunya. Dengan blog seorang penulis buku dapat memberikan tulisan singkat atau resensi buku ang ditulisnya, sehingga para pembaca dapat tertarik untuk membeli buku tersebut J.

Blog dapat disimpulkan sebagai media informasi baik yang bersifat formal

(sebuah institusi) atau informal (ajang tulis menulis kegiatan sehari-hari seorang blogger) yang bersifat murah meriah dan tidak memerlukan keahlian khusus untuk membuatnya misalnya keahlian HTML. Blog sangat mudah dibuat oleh seorang awan dalam dunia website. Blog dapat dihias sesuai dengan keinginan pembuatnya misalnya dipercantik dengan hitcounter, lokasi dan IP address pengakses dan merubah background sesuai keinginan.

dikutip dari : http://kangbudhi.wordpress.com

Blog adalah kependekan dari Weblog, istilah yang pertama kali digunakan oleh Jorn Barger pada bulan Desember 1997. Jorn Barger menggunakan istilah Weblog untuk menyebut kelompok website pribadi yang selalu diupdate secara kontinyu dan berisi link-link ke website lain yang mereka anggap menarik disertai dengan komentar-komentar mereka sendiri.

Blog kemudian berkembang mencari bentuk sesuai dengan kemauan para pembuatnya atau para Blogger. Blog yang pada mulanya merupakan “catatan perjalanan” seseorang di Internet, yaitu link ke website yang dikunjungi dan dianggap menarik, kemudian menjadi jauh lebih menarik daripada sebuah daftar link. Hal ini disebabkan karena para Blogger biasanya juga tidak lupa menyematkan komentar-komentar “cerdas” mereka, pendapat-pendapat pribadi dan bahkan mengekspresikan sarkasme mereka pada link yang mereka buat.

Dari komentar-komentar tadi biasanya Blog kemudian menjadi jendela yang memungkinkan kita “mengintip” isi kepala dan kehidupan sehari-hari dari penciptanya. Blog adalah cara mudah untuk mengenal kepribadian seseorang Blogger. Topik-topik apa yang dia sukai dan tidak dia sukai, apa yang dia pikirkan terhadap link-link yang dia pilih, apa tanggapannya pada suatu isu. Seluruhnya biasanya tergambar jelas dari Blog-nya.

Blog pertama dibuat dengan browser mosaic, mosaic sendiri adalah browser pertama sebelum internet exploler dan nescape. Justin hall memulai web pribadinya dengan nama Justin’s Home Page yang kemudian berubah menjadi Links from the Underground yang mungkin dapat disebut sebagai Blog pertama seperti yang kita kenal sekarang.

Blog pertama kali sulit berkembang hal ini dikarenakan saat itu diperlukan keahlian dan pengetahuan khusus untuk membuat website. Untuk membuat website saat itu diperlukan keahlian seperti membuat web diantaranya harus mampu membuat dan mengubah file html, sehingga hanya orang tertentu yang mampu membuat blog pada saat itu seperti administrator sistem dan web disainer.

Blog mulai berkembang pada tahun 1998, pada saat itu web bisa di pasangi iklan oleh pihak ke tiga. Ada banyak penyedia blog gratis yang dapat di buat sendiri seperti Blogger, Movable Type dan WordPress.

dikutip dari : http://kangbudhi.wordpress.com